Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sudah 5 Kali Jadi Menteri

Sofyan Direshuffle Lagi, Semoga Pak JK Ikhlas

Kamis, 16 Juni 2022 07:40 WIB
Mantan Menteri ATR/Kelapa BPN Sofyan Djalil (kiri) saat serah terima jabatan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara)
Mantan Menteri ATR/Kelapa BPN Sofyan Djalil (kiri) saat serah terima jabatan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - “Orang” Jusuf Kalla (JK) di kabinet Presiden Jokowi sekarang sudah habis. Satu-satunya orang dekat Pak JK, Sofyan Djalil, kemarin kena reshuffle. Sosok yang sudah lima kali menjadi menteri itu harus keluar dari kabinet, karena posisinya digantikan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. Semoga saja Pak JK ikhlas dengan keputusan Jokowi ini.

Sofyan Djalil sangat dekat dengan JK. Saat JK menjadi Wakil Presiden, baik di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Jokowi, Sofyan selalu menjadi salah satu anggota kabinet. Meski posisinya sering pindah-pindah.

Pada pemerintahan SBY-JK pada periode 2004-2009, Sofyan dua kali duduk pos menteri berbeda. Pertama, pada 21 Oktober 2004-9 Mei 2007 dia menduduki posisi Menkominfo. Lalu kena reshuffle dan berpindah posisi menjadi Menteri BUMN pada periode 9 Mei 2007-20 Oktober 2009.

Saat JK tak menjabat wapres di periode 2009-2014, Sofyan pun ikut “nganggur”. Kemudian, saat JK menjadi wapresnya Jokowi pada 2014-2019, Sofyan langsung “mendapat kerjaan” lagi. Sofyan terhitung tiga kali menjadi menteri di periode ini.

Berita Terkait : Kabinet Di-Refresh Pakai Muka Lama

Di periode 27 Oktober 2014-12 Agustus 2015, dia menduduki posisi Menko Perekonomian. Saat ada reshuffle di 12 Agustus, Sofyan tetap aman. Hanya saja, posisinya digeser ke Menteri PPN/Kepala Bappenas, sampai 27 Juli 2017. Setelah itu, dia kemudian dipindah lagi ke posisi Menteri ATR/Kepala BPN sejak 27 Juli 2016.

Setelah JK lengser di 20 Oktober 2019, Jokowi masih menggunakan tenaga Sofyan untuk menduduki posisi Menteri ATR/Kepala BPN. Namun, kemarin, Sofyan harus keluar dari kabinet.

Saat prosesi serah terima jabatan dengan Hadi di Kantor Kementerian ART, kemarin sore, Sofyan tampak santai. Dia banyak senyum. Bahkan, tak ragu dia melemparkan candaan.

"Saya dengan Pak Hadi sama-sama 40 (tahun) lebih. Satu lebihnya banyak, satu lebihnya sedikit. Sama-sama berkumis. Tapi, saya selalu, kalau rapat kabinet, waktu Pak Hadi masih Panglima TNI, saya cemburu dengan kumis Pak Hadi, lebih lebat," kelakarnya, disambut gelak tawa para pejabat yang menghadiri serah terima jabatan itu.

 

Berita Terkait : Sekjennya Jadi Wamenaker, PBB: Selamat, Semoga Amanah

Sofyan lalu bercerita, beberapa hari lalu dipanggil Jokowi. Ia juga menceritakan kepada Hadi sejumlah program yang sudah berjalan baik. Seperti legalisasi aset pertanahan yang mencapai 80 juta bidang tanah, jauh lebih banyak dibandingkan 2015 sebanyak 46 juta.

Program lainnya adalah pemberantasan mafia tanah. Sofyan meyakini, mafia tanah akan berpikir 5-7 kali karena Kementerian ATR kini dipimpin mantan Panglima TNI. "Prinsip saya, mafia tanah tidak boleh tenang," ucap pria kelahiran Aceh Timur itu.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga berharap, PK JK ikhlas dengan “ditendangnya” Sofyan dari kabinet. Sebab, reshuffle Sofyan bukan karena masalah kinerja. Reshuffle itu dilakukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik.

“Jika pertimbangannya kinerja, Sofyan tidak layak di-reshuffle, karena prestasinya di Kementerian ATR cukup baik. Tapi ini reshuffle atas dasar akomodir politik,” ucapnya, kemarin.

Berita Terkait : Sulap FABA Jadi Beton, Kementerian ESDM Apresiasi PLN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin justru menduga, Sofyan kena reshuffle karena hubungan Jokowi dan JK yang sudah renggang duluan. Sebab, ada tujuan yang berbeda antara Jokowi dan JK untuk 2024. Maka, Sofyan sebagai orang dekat JK pun tidak diperlukan lagi di kabinet.

Kata Ujang, Jokowi lebih condong ke Ganjar Pranowo untuk 2024. Sedangkan JK terlihat sedang berusaha untuk mendorong Anies Baswedan.■