Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kalau Mau Menang, PDIP Jangan Sendirian

Senin, 27 Juni 2022 07:05 WIB
Perupadata mengunggah grafik perolehan suara partai politik (parpol) pemilu 2019.
Perupadata mengunggah grafik perolehan suara partai politik (parpol) pemilu 2019.

 Sebelumnya 
Akun @Taufiq_muhammad berharap ada 4 pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024. Menurut dia, dengan banyaknya calon potensial kondisi bangsa semakin baik.

“Jangan pakai politik kotor, apalagi serang pribadi dengan fitnah dan hoax,” kata dia mengingatkan.

Harapan serupa dilontarkan @Orchidtata. Kata dia, Pemilu dengan hanya 2 calon pasangan Capres bikin rakyat terbelah. Menurut @rioindrawansya, kebanyakan masyarakat menginginkan pasangan Capres- Cawapres pada Pemilu 2024 lebih dari dua.

Baca juga : Ratusan Masyarakat Demak Deklarasikan Dukungan Buat Sandiaga Uno

“Dua calon pasangan Capres bikin rakyat terbelah. Capek,” kata @Orchidtata.

Akun @ismadi06 menimpali. Kata dia, pasangan Capres-Cawapres lebih dari dua cenderung lebih besar peluang korupsinya. Begitu pun dengan biaya pemilu, kata dia, juga sangat besar.

“Kalau rakyat terbelah dalam perbedaan pendapat itu wajar dan sah-sah saja asal tidak makar,” kata dia.

Baca juga : Krisis Pangan Mengancam, Hadapi Dengan Semangat Gotong Royong

Sebaiknya, kata @r.edisonsihombing, DPR bisa merevisi Undang-Undang Pemilu agar koalisi partai dan ambang batas presiden dihapus. Bahkan, kata dia, untuk juga membuka jalur independent untuk Pilpres 2024.

“Nggak mutu presidential threshold (PT) sebesar 20 persen,” kritik @hyungalah.

Harusnya, kata @hyungalah, presidential threshold disesuaikan dengan sebaran parpol. Sehingga, tidak ada koalisi satu atau dua partai tertentu. “Di negara lain banyak tuh capres saat pemilu,” ungkapnya.

Baca juga : Zulhas Sambangi Mentan, Bahas Pangan Hingga Perlindungan Petani

Menurut @Tinohariyadi123, bangsa ini rusak karena politik dagang sapi. Dia menuding presidential threshold sebesar 20 persen sebagai akal-akalan partai besar untuk melanggengkan kekuasaan.

Presidential Threshold 20 persen hanya untuk elite penguasa yang memasang barrier to entry agar parpol dengan suara rendah tidak bisa mencalonkan capresnya,” tuding @Yuzuu004.

Akun @Hari_terang mengatakan, perlu referendum untuk mengubah presidential threshold. Soalnya, mengharapkan perubahan presidential threshold melalui undang-undang tidak akan bakal berhasil karena bakal dihadang oleh partai pemenang pemilu. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.