Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Krisis Pangan Mengancam, Hadapi Dengan Semangat Gotong Royong
Jumat, 24 Juni 2022 07:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Krisis pangan tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karena itu, Pemerintah berupaya mengantisipasi krisis tersebut agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia.
Akun @sekretariat.kabinet mengungkap 3 arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global akibat pandemi Covid-19 serta perang Rusia dan Ukraina.
Baca juga : Urusan Politik Lupakan Sejenak
Pertama, peningkatan produksi komoditas pangan besar-besaran. Kedua, pastikan offtaker yang akan menampung hasil produksi tersebut. Ketiga, harus ada perencanaan yang baik hingga tahap pendistribusian komoditas pangan, sehingga stok tidak menumpuk atau kualitas menurun.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melalui akun pribadinya @sandiuno meminta masyarakat tidak panik menghadapi ancaman krisis pangan global. Justru, dalam menyikapi situasi seperti saat ini kudu lebih bijak. “Dengan mengantisipasi melalui berbagai upaya kolaboratif,” katanya.
Baca juga : Marion Jola, Happy Dengan Kejutan Pacar
Akun @achojaya tidak terlalu khawatir dengan ancaman krisis pangan global. Masyarakat Indonesia adalah petani yang gigih dan ulet. Cukup mereka difasilitasi dan dikembangkan, pasti bisa.
“Mohon maaf Bapak Presiden Jokowi, negara kita subur makmur gemah ripah loh jinawi, kalau krisis pangan pada dikemanakan hasil bumi Indonesia baik laut dan buminya ya? Terima kasih,” tanya @ untungsambodo.
Baca juga : Kesenjangan Antara Literasi Dan Inklusi Keuangan Lemahkan Konsumen
Akun @irwanhamidspi menyarankan Pemerintah membuat zonasi produksi pangan menurut topografi wilayah dan komoditas. Sehingga, produksi pangan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Tapi kuncinya ya, distribusikan tanah kepada rakyat (petani) 3 hektare saja per kepala keluarga, buat kebijakan tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan walau diberikan hak milik atau legalitas oleh negara,” sambung @irwanhamidspi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya