Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bicara Aturan Nyapres

Paloh Keluar Galaknya

Selasa, 26 Juli 2022 06:40 WIB
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam orasi ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, kemarin. (Foto: Tangkapan layar YouTube @NasDem TV).
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam orasi ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, kemarin. (Foto: Tangkapan layar YouTube @NasDem TV).

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh keluar sikap galaknya saat bicara aturan nyapres. Meskipun berasal dari parpol pemerintah, Paloh terang-terangan mengkritik keras aturan nyapres yang berlaku. Alasannya, aturan nyapres yang ada, membuat demokrasi tidak fair dan dikuasai kelompok tertentu saja.

Hal itu disampaikan Surya Paloh dalam orasi ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, kemarin. Orasi itu disampaikan Paloh usai mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Brawijaya.

Orasi ilmiah Paloh ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla. Selain itu, hadir juga Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta sejumlah elit Partai NasDem.

Baca juga : Dihadiri JK, Surya Paloh Dapat Gelar Doktor Dari Brawijaya

Awalnya Paloh menyampaikan soal peralihan kekuasaan. Harusnya, peralihan kekuasaan dapat diselenggarakan secara terbuka dengan memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Namun, sekarang kondisinya, kata dia, sudah tidak fair dan terjadi penyelewengan.

“Ini merujuk pada adanya berbagai ketentuan yang membuat pihak-pihak tertentu tetap tidak bisa terlibat dalam kompetisi demokrasi. Tentu, yang dimaksud ketentuan di sini adalah ketentuan yang menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri,” kata Surya.

Menurutnya, ketentuan yang ada dalam hal calon presiden ini dianggap begitu esklusif. Kententuan yang ada hanya menjadikan ketua umum partai politik, menteri hingga orang yang berduit yang bisa jadi pemimpin.

Baca juga : Cari Solusi Ancaman Krisis Pangan, Moeldoko Ketemu Pakar Pertanian

“Padahal mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya ekslusif bagi kalangan tertentu saja,” kritiknya.

Sebenarnya, lanjut Paloh, dirinya ingin menyiasati kondisi tidak fair tersebut digeser agar menjadi kententuan yang lebih fair. Caranya, kata dia, dengan dilakukannya konvensi. Hal itu lebih demokratis dan terbuka memberikan kesempatan bagi semua untuk menjadi seorang pemimpin.

Sayangnya, rencana konvensi yang akan digelar NasDem gagal. NasDem tidak berhasil menggaet parpol lain untuk sama-sama menggelar konvensi. Tanpa adanya mitra koalisi, NasDem menganggap, konvensi tidak akan bergigi. Karena NasDem sebagai penyelenggara, tidak cukup memiliki kursi untuk mengusung pemenang konvensi sebaga capres.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.