Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kasus Jin Buang Anak Dinilai Lebih Tepat Diselesaikan Di Dewan Pers

Selasa, 26 Juli 2022 17:04 WIB
Foto: Bhayu Aji Prihartanto/Rakyat Merdeka.
Foto: Bhayu Aji Prihartanto/Rakyat Merdeka.

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli turut hadir dalam sidang ujaran kebencian dengan terdakwa Edy Mulyadi.

Rizal Ramli yang duduk di kursi terdepan pengunjung menyebut hanya menyaksikan jalannya persidangan. Ia pun enggan jika diminta jadi saksi.

"Nggak perlu (jadi saksi), ngapain pengadilan eror begini jadi saksi," kata Rizal Ramli saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Rizal juga mengaku kecewa dengan pengadilan serta jaksa yang dipandang tak menjunjung hak Edy Mulyadi sebagai insan pers.

Berita Terkait : Beli Sembako Di Pasar Bisa Lewat Tokopedia

Menurutnya, pekerjaan jurnalis diatur dalam Undang-Undang lex specialis dan merupakan bagian dari pilar demokrasi.

Sehingga, nilai Rizal, jalannya persidangan yang mengadili Edy Mulyadi dianggap akan jadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan pers. Ia pun mendorong Dewan Pers agar proaktif dalam menyikapi kasus seperti ini.

"Kalau sampai wartawan salah nulis, salah interpretasi, maka pertama kali harus disidang dulu di dewan pers, jadi ini pengadilan ini pengadilan error, karena tidak berhak mengadili wartawan," ungkap Rizal.

Ia pun menekankan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang fungsinya berpedoman kepada transparansi, independensi dan akuntabilitas yang bersama civil society berfungsi mendorong good governance.

Berita Terkait : Sanur Jadi KEK Kesehatan, Airlangga Ajak Masyarakat Berobat Di Dalam Negeri

Ia pun menyebut, pernyataan Edy Mulyadi soal jin buang anak konteksnya adalah dalam rangka melakukan kontrol dan tidak masuk kategori pidana. "Ini bukan kasus kriminal, tapi karena keseleo lidah,’’ kata Rizal Ramli.

Lebih jauh, Rizal Ramli mengingatkan, pers adalah salah satu pilar dari demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ia pun mengatakan bahwa tujuan peradilan terhadap Edy Mulyadi merupakan penegasan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi negara demokrasi.

"Pertanyaan saya dengan pengadilan model begini, ini mau nunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin tidak demokratis, sudah semakin otoriter," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Edy Mulyadi didakwa telah melakukan tindak pidana melakukan ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) karena menyebut Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, sebagai tempat jin buang anak.

Berita Terkait : Mega Waswas

Dia juga diduga melakukan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat, serta melakukan penyiaran suatu berita yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap. Saat itu, dia melakukannya di hotel di kawasan Thamrin, Jalan Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat. ■