Dewan Pers

Dark/Light Mode

Poros Muda Indonesia Nggak Setuju Kapolri Dinonaktifkan

Selasa, 23 Agustus 2022 09:56 WIB
Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI), Frans Freddy. (Foto: Ist)
Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI), Frans Freddy. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI), Frans Freddy tak sependapat dengan anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan dalam penanganan kasus penembakan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

“Usulan itu sangat tendensius dan diduga sarat dengan tujuan politis. Penonaktifan Kapolri justru akan membuat kasus ini semakin ruwet,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (23/8).

Berita Terkait : Paspor Indonesia Ditolak Jerman, Ombudsman Minta Klarifikasi Ditjen Imigrasi dan Kemenlu

Menurut dia, penonaktifan Kapolri bukan solusi yang tepat di saat ini. Langkah Kapolri sudah sangat tepat dalam pengungkapan dan pengusutan pada kasus Brigadir J. “Kita dapat melihat kerja Kapolri dalam kasus ini terlihat sudah sangat profesional dan transparan,” katanya.

Selain itu, Kapolri juga sudah jauh hari sudah membentuk tim khusus dan menggandeng sejumlah pihak dari eksternal dalam penanganan kasus ini, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ini menjadi bukti bahwa kapolri sangat transfaran dalam mengungkap kasus Brigadir J.

Berita Terkait : Indonesia Bisa Senasib Dengan Uni Soviet

“Saat ini, berkas perkara jadi sudah masuk ke Kejaksaan Agung jadi mari kita tunggu hasil persidangan nanti,” ujarnya.

Dia yakin Kapolri sosok kesatria yang menuntaskan kasus ini sampai selesai. Dia juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak membangun stetmen yang merugikan sebelah pihak yang belum tentu kebenaranya serta jangan membangun opini dan narasi-narasi yang dapat menimbulkan penyesatan di media sosial.

Berita Terkait : Dosen IPB: Indonesia Swasembada Beras Di Era Mentan Amran

“Tapi karena ini keluar dari gedung di Senayan biasa-biasa. Karena itu lembaga politik. Kita kan melihat ada kepentingan politik atau tidak," jelasnya.