Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Awas LSM Asing Di Balik Gerakan Pendukung Kemerdekaan Papua

Senin, 12 September 2022 14:49 WIB
Pakar Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta. (Foto: Istimewa
Pakar Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta. (Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Gencarnya gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua, perlu mendapat perhatian Pemerintah. Apalagi, ternyata ada andil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing di balik gerakan tersebut. Gerakan ini sebenarnya bukan hal baru.

Mengingat ancaman separatis telah ada sebagai buah dari ketidakpuasan sekelompok kecil terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan oleh PBB berdasarkan The New York Agreement, tahun 1969.

Untungnya, masifnya isu kemerdekaan Papua belum mengarah pada fase yang membahayakan integritas NKRI. Agar dapat membawa isu kemerdekaan Papua ke forum internasional seperti PBB sampai dengan melaksanakan referendum ulang guna menentukan kemerdekaan Papua, diperlukan adanya dukungan dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik internasional.

Sedangkan sampai saat ini, dukungan terhadap gerakan tersebut umumnya berasal dari LSM asing. Mengenai LSM-LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak hanya pada kegiatan kampanye di luar negeri.

Baca juga : Bamsoet Bersama RS Mata Ramata Bali Gelar Baksos Pengobatan Katarak Gratis

Seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua.

Kemungkinan aktivitas tersebut secara ilegal bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua. Di antaranya dalam bentuk dana dan teknis, campur tangan dari LSM asing tersebut di masyarakat Papua dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan.

Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas Pemerintah di Papua, menjustifikasi gerakan separatis Papua, dan menuntut dunia internasional untuk intervensi.

"Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik," ulas Pakar Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta di Jakarta, Senin (12/9).

Baca juga : Unikarta Siapkan Mahasiswa Pertanian Dukung Ketahanan Pangan IKN

LSM asing pro kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua.

Namun, tidak menutup kemungkinan kalau tujuan utamanya adalah kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka. Pasanya, banyak ditemukan bukti sejumlah LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utama mereka guna memenuhi permintaan dari pemberi dana.

Salah satu contoh yang diduga Stanislaus adalah program SETAPAK 3 yang dikelola The Asia Foudation (TAF) dan didanai oleh UK Climate Change. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa dampak negatif pada program SETAPAK 3.

Karena itu, sejak Mei 2022, TAF diduga mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua untuk menolak DOB dan mencabut Otsus, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, aliansi mahasiswa Papua, dll.

Baca juga : Gempa Darat M4,9 Getarkan Mamberamo Raya Papua

Meski saat ini kondisi gerakan kemerdekaan Papua masih belum mencapai tahap yang membahayakan, kata dia, Pemerintah harus tetap waspada, dan mulai mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan nyata dalam bentuk terus memeratakan pembangunan di Papua dan memperbaiki komunikasi dengan penduduk lokal guna menampung aspirasi mereka," pesan Stanislaus.

Di samping itu, Pemerintah perlu melakukan pencegahan infiltrasi paham separatis melalui pengawasan. Instrumennya, lebih giat melalukan inspeksi terhadap kegiatan LSM asing di lapangan. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya aktivitas yang dapat memprovokasi insiden yang rentan untuk disalahgunakan oleh gerakan kemerdekaan Papua. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.