KSP Bantu Pembebasan Lahan Untuk Bangun RSUP dr M Djamil Padang

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus melakukan pengembangan rumah sakit dan kapasitas pelayanan kesehatan melalui program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pengembangan ini merupakan bagian dari akselerasi reformasi besar-besaran di sektor kesehatan di daerah. 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, bahwa refromasi kesehatan sesuai amanah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Salah satunya, perluasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr M Djamil di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). RS ini menjadi salah satu dorongan bagi implementasi kebijakan KRIS seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendukung perbaikan layanan sistem kesehatan nasional.

Baca juga : Top, BRI Bangun Ekonomi Bangsa

"Kompleksitas pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di banyak sektor. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kita harus belajar dari pandemi. Untuk itu, kita harus melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan," kata Moeldoko saat menghadiri acara Groundbreaking dan peletakan batu pertama perluasan RSUP dr M Djamil, Padang, Jumat (30/9).

Perlu diketahui, RSUP dr M Djamil merupakan salah satu rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menjadi rumah sakit rujukan utama di lima provinsi Sumatera. Rumah sakit ini pun akan menjadi pengampuan dari empat penyakit fokus Kemenkes, yakni penyakit jantung, stroke, kanker dan gangguan ginjal.

Perluasan RSUP ini merupakan piloting penerapan KRIS di antara rumah sakit vertikal milik pemerintah. Dengan adanya sistem KRIS, satu ruang perawatan ditempati maksimal 4 orang, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan maksimal bagi pasien.

Baca juga : RUU KUHP Butuh Penyesuaian Dengan Dinamika Saat Ini

Sebelumnya, pengimplementasian KRIS di RSUP dr M Djamil mengalami kendala karena keterbatasan lahan rumah sakit. Ini artinya, kapasitas rumah sakit harus dikurangi demi menyediakan ruang perawatan sesuai dengan standar KRIS.

Pengadaan 1,5 hektar lahan menjadi solusi dan sayangnya lahan ini tersendat sejak tahun 2006. Oleh karena itu, Kantor Staf Presiden melakukan intervensi untuk memastikan pengadaan lahan tersebut dalam 2 bulan terakhir.

Melalui debottlenecking permasalahan di RSUP ini, KSP juga terus mendorong pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit dan/atau balai kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga memiliki kemampuan untuk menangani penyakit.

Baca juga : Senator Sambut Baik Perhatian Pemerintah Untuk Tunjangan Guru Dalam RUU Sisdiknas

"Saya harap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri untuk berobat karena rumah sakit di daerah sudah bisa memberikan layanan kesehatan prima. Uang pun akan berputar di daerah dan mengembangkan ekonomi daerah,"ungkap Moeldoko. ■ 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.