Pengangkatan Enembe Jadi Kepala Suku Besar Tak Sesuai Statuta DAP

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Dominikus Sorabut, terus menuai penolakan. Pengukuhan yang dilakukan pada 8 Oktober 2022 di rumah Enembe, di Koya Tengah, Jayapura, itu, dinilai tidak sesuai dengan statuta DAP.

“Di dalam statuta DAP maupun pedoman operasional DAP, tidak mengenal adanya istilah pengukuhan Kepala Suku Besar Bangsa Papua. Yang ada adalah, jabatan kepala suku adalah jabatan turun temurun di dalam suku-suku di tanah Papua,” tegas ucap Wakil Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua Isac Imbiri, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (16/10).

Baca juga : Rakyat Papua Bersatu Deklarasi Tolak Enembe Jadi Kepala Suku Besar

Wakil Ketua Generasi Muda Pembaru Indonesia (GEMPAR) Papua ini menegaskan, pengukuhan Kepala Suku Besar Bangsa Papua keliru dan sangat tidak masuk akal. “Karena di atas kepala suku hanya ada Tuhan, tidak ada lagi kepala suku di atas kepala suku,” tegasnya.

Isac mengatakan, DAP ada dua versi. DAP pimpinan Dominikus Sorabut dan DAP yang memiliki legitimasi yaitu DAP pimpinan Yan Piet Yerangga dan Leo Imbiri. Ia menilai, DAP yang telah mengukuhkan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar telah mengecewakan suku-suku, kepala-kepala suku, dan semua orang Papua. Isac mencurigai, adanya kepentingan tertentu DAP melantik Lukas menjadi kepala suku besar.

Baca juga : Dipertanyakan, Legalitas DAP Yang Kukuhkan Enembe Kepala Suku Besar Papua

Terkait kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK, Isac berharap Enembe sebagai pemimpin harus siap menghadapinya. Bukan malah menghindarinya dengan cara membangun opini-opini yang mengada-ada, seperti meminta KPK memeriksanya di lapangan terbuka.

Kepada sesama generasi muda Papua, Isac mengajak untuk mengambil hikmah dari situasi yang sedang berkembang di Bumi Cendrawasih saat ini. Termasuk kasus korupsi yang sedang dihadapi Enembe. Dia menegaskan, korupsi harus diberantas dari Papua. Papua ke depan harus memiliki pemimpin-pemimpin yang benar-benar bersih dari korupsi.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.