Perempuan Adat Yowenayosu Papua Sarankan Mendagri Nonaktifkan Enembe

RM.id  Rakyat Merdeka - Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sakit-sakitan plus jadi tersangka di KPK berdampak pada pelayanan publik di Pemprov Papua. Hal tersebut menuai berbagai respons dari sejumlah elemen masyarakat di Papua, termasuk dari Perempuan Adat Yowenayosu Papua.

Naema Yarisetouw, Perempuan Adat Yowenayosu Papua, mengatakan, dengan kondisi ini, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perlu mempertimbangkan untuk menonaktifkan Enembe lalu mengangkat pejabat sementara. Agar semua hal yang menyangkut program pemerintah bisa berjalan lancar sampai kesehatan Enembe pulih kembali.

Baca juga : Cendikiawan Muda Papua Minta Mendagri Nonaktifkan Enembe

"Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia," ujar Naema Yarisetouw, seperti keterangan yang diterima redaksi, Rabu (19/10).

Naema menjelaskan, pejabat sementara yang ditunjuk Pemerintah Pusat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik yang selama ini terhambat hingga ke pemerintah daerah tingkat dua.

Baca juga : Pengamat: Ada Upaya Lemahkan Penanganan Kasus Formula E

Mengenai pengangkatan Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua, Naema dengan menyatakan tidak setuju. Alasannya, setiap distrik atau kampung mempunyai kepala suku sendiri.

Naema menduga, ada kepentingan lain dalam pengangkatan Enembe sebagai Kepala Suku Besar. Prosesnya juga tidak sesuai prosedur. "Pelantikan Kepala Suku Besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di Tanah Papua dan tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua," ucapnya.

Baca juga : BPBD Siagakan Tenda, Makanan, Air Dan Terpal

Dia juga menyinggung mengenai usulan agar pemeriksaan Enembe oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka Jayapura. Menurutnya, usulan kuasa hukum Enembe itu mengada-ada.

"Seharusnya pemeriksaan dilakukan di tempat tertentu yang telah dipersiapkan KPK. Bukannya pemeriksaan di lapangan terbuka," ujarnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.