DPRD Minta Tambahan Rp 92 M untuk Kunker Tiap Hari

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dituding jarang hadir dalam rapat paripurna DPRD Jateng sehingga RKPD tidak kunjung ditandatangani.

Belakangan diketahui bahwa RKPD tidak kunjung ditandatangani akibat adanya penambahan anggaran Rp 92 miliar yang diajukan DPRD Jateng. Anggaran itu termasuk untuk perjalanan dinas anggota dewan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan pihaknya menemukan keganjilan yakni perjalanan dinas DPRD yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu artinya seluruh anggota DPRD bakal hampir setiap hari kunjungan kerja.

“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka Pak Gubernur menyoroti ini ‘apa ini? pas apa ini? pantas mas, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi (kunker), untuk program prioritas rakyat,” kata Sumarno, Kamis (3/11). 

Baca juga : Ganjar Tolak RKPD, Ada Anggaran Dewan Minta Tambahan 92 Miliar Untuk Kunker Tiap Hari

Terkait hal itu, Sumarno berkata DPRD bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya. Namun, dia mengatakan proses pengurangan memang memakan waktu lama.

“Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran Rp 7 miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,” jelasnya.

Selain itu Ganjar, kata dia juga menemukan sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi dewan yang tidak merata. Bahkan satu kabupaten ada yang mencapai Rp 120 miliar.

“Pak Gubernur minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” ungkapnya. 

Baca juga : Relawan Orang Muda Ganjar Bina Petani Kalbar Dan Beri Bantuan Alat Pertanian

Lebih lanjut Sumarno menyampaikan, lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov Jateng mengedepankan prinsip kehati-hatian agar APBD lebih berpihak pada rakyat.

"Sekarang Pak Gubernur sudah menandatangani RKPD dan ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari Jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023,” beber dia. 

Dia juga berkata dokumen RKPD selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.

Selain itu, tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Pasalnya, waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November.

Baca juga : Atasi Gagal Ginjal Akut, DPRD DKI Siap Suntik Anggaran Untuk Dinkes

Terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, seperti dipersoalkan anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, menurut Sumarno tidak berpengaruh.

Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.

“Yang Pak Gubernur tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gubernur pasti hadir,” tandas Sumarno. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.