Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
%
Ganjar & Mahfud
Waktu |

Guru Besar UIN Jakarta Ungkap 3 Strategi Penguatan Arsitektur Kesehatan Global

Jumat, 4 November 2022 20:49 WIB
Dekan sekaligus Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie. (Foto: Istimewa)
Dekan sekaligus Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Tak hanya soal pandemi, di Indonesia, ketidakcocokan alias diskrepansi data kerap terjadi antarkementerian dan lembaga. Tak jarang ditemukan beberapa kementerian atau lembaga memiliki datanya masing-masing untuk satu hal yang sama.

Tholabi mencontohkan terkait data prevalensi anak merokok (10-18 tahun) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik. Tentunya, hal ini berpotensi mengaburkan fokus dan arah kebijakan terkait akibat dari anomie atau ketidakpastian yang timbul karena rancunya data yang dapat dijadikan rujukan.

Menurutnya polemik soal data kerap menjadi perdebatan klasik. Jika dirunut, akar persoalannya juga masih sama, yakni soal ego sektoral yang pada akhirnya berdampak pada beragamnya varian data yang dirilis oleh masing-masing lembaga pemerintahan.

Baca juga : Airlangga Dongkrak Utama Peningkatan Elektabilitas Golkar

"Implikasinya, data-data yang berbeda dapat menghasilkan tafsir yang berbeda-beda dengan implikasi kebijakan yang berbeda pula,” ujar Tholabi yang juga aktif dalam APHTN-HAN.

Oleh karena itu, menurutnya penyusunan kebijakan berbasis data tersinergi dalam satu wadah menjadi keharusan, terutama dalam bidang kesehatan.

Hal tersebut misalnya bermanfaat dalam mengambil kebijakan strategis dalam situasi darurat. Misalnya terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sebelumnya diberlakukan secara tentatif demi mencegah transmisi Covid-19.

Baca juga : Boyong 16 Pengusaha Afrika Ke TEI 2022

Diskursus soal data memang perlu menjadi fokus banyak elemen dan pemangku kebijakan baik pemerintah, dan swasta, sampai masyarakat.

Selain sebagai dasar perumusan kebijakan, menurut Tholabi dengan basis data yang lebih baik, informasi yang tersedia bagi masyarakat juga akan lebih akurat.

"Sehingga masyarakat dapat tergerak untuk berpartisipasi lebih banyak dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk kepentingan semua pihak," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.