Pengurus NU Yang Nyapres Dipersilakan Untuk Mundur!

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya istiqomah, organisasinya tak boleh terlibat politik praktis. Meski begitu, bila ada tokoh berlatar NU yang dilirik dan menjadi kandidat Pilpres 2024, dipersilakan maju.

Namun, jika tokoh tersebut adalah pengurus NU, maka wa­jib keluar. Jika bukan pengurus, tokoh tersebut tak boleh mem­peralat NU demi kepentingan politik elektoral.

Baca juga : Gus Halim : Pesantren & Negara Tidak Bisa Dipisahkan

“PBNU terbuka saja. Silakan, semua orang berhak untuk men­jadi calon. Tapi kita tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik,” kata Gus Yahya dalam tayangan Eksklusif Gus Yahya Jelaskan Sikap Politik NU Jelang 2024 yang dipandu presenter program Satu Meja, Kompas TV Budiman Tanuredjo, akhir pekan lalu.

Mantan Jubir Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini tak ingin NU terlibat aktif atau partisan mendukung seorang calon atau paslon. Sebab, jika demikian, artinya lawan politik akan jadi musuh dan organisasi maupun ja­maahnya, akan ikut menyudutkan.

Baca juga : Jasa Investigasi, Peluang Baru Profesi Akuntan Publik

Dia tidak menampik, setiap kompetisi politik, pasti berefek polarisasi yang meruncing. Bahkan, bisa sampai ke level yang tidak terkendali. Ini bahaya bagi organisasi maupun bagi khalayak umum.

Lantas, jika ada kader NU main di Pilpres 2024, apakah boleh bawa identitas nahdliyin mereka? Gus Yahya ingin, jika ada lebih dari satu tokoh NU yang maju, maka jangan ada pertandingan siapa yang lebih NU. Lebih baik, mempertandingkan kredibilitas dan kapabilitas masing-masing.

Baca juga : Gugatannya Ditolak MK, Pengacara PKS Tetap Bersyukur

“Kita ingin publik rasional saja dalam memilih. Yang unggul, di­pilih. Yang kurang jangan. Jangan bertanding, siapa yang lebih NU, siapa yang kurang NU,” tegas Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibien, Leteh, Rembang ini.

Yang jelas, dalam keputusan setiap Muktamar, NU harus mengambil jarak dari semua partai politik. Artinya, tidak boleh ada pengurus yang menggunakan NU sebagai organisasi untuk keperluan politik praktis. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.