Bawaslu Dorong Seluruh Jajaran: No Gaptek Ya!

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong seluruh jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data peka terhadap perkembangan teknologi. Pasalnya, pihaknya tengah menyiapkan layanan satu pintu, perihal laporan pelanggaran Pemilu dan akan berbasis digital.

Komisioner Bawaslu RI, Puadi berharap, pada gelaran pesta demokrasi mendatang, tidak ada lagi anggota Bawaslu pusat maupun daerah yang ga­gap teknologi alias gaptek terhadap layanan berbasis digital. Saat ini, ungkap dia, pihaknya menyiapkan layanan satu pintu perihal laporan pelanggaran Pemilu berbasis digital.

“Saya mohon, teman-teman pimpinan jangan gaptek, yang bisa nulis staf-stafnya saja, nggak bisa begitu. Kita semua harus bisa. Ke depan, gayanya beda. Jadi, pondasinya harus lebih kuat,” kata Puadi di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, kemarin.

Baca juga : Kembangkan Pesisir, Bupati Zaki Borong Penghargaan

Saat ini, sambung dia, sistem pelaporan Pemilu berbasis digital, dalam proses persiapan akhir. Ia berharap, sistem terse­but mampu mempermudah akses masyarakat yang ingin melaporkan data atau dugaan pelanggaran pemilu di selu­ruh Indonesia.

“Upaya atau langkah strategis Bawaslu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, semua serba digital. Jadi, orang datang ke Bawaslu, dia lapor sudah nggak jadul lagi. Semuanya sudah langsung klik laporannya apa dan sebagainya,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Bawaslu RI ini.

Ia menambahkan, layanan berbasis digital itu juga bakal memudahkan pemetaan data-data pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu. Selain itu, sambung dia, sistem tersebut dibuat untuk menghadirkan transparansi, meningkatkan kualitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap gelaran Pemilu di Tanah Air.

Baca juga : BNI Dorong Transaksi Digital Channel Di Jakarta Fashion Week 2023

“Tiap data pelanggaran pemiluyang masuk dalam layanan digital, bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi, kalau kita mau lihat data terkait politik uang, gampang. Dulu, kalau kita mau nyari data tentang poli­tik uang kan lempar-lemparan. Ini adanya di mana, gitu kan,” cetusnya.

Lebih lanjut, Puadi menga­takan, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ke depan juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, tidak validnya data IKP akan merepot­kan pengawas dan penyeleng­gara pemilu dalam meggelar kobtestasi demokrasi.

“Contohnya, Pilkada DKIdulu. DKIpolitik uangnya se­olah-olah paling tinggi. Tapi, faktanya tidak seperti itu. Itu in­dikator validitasnya di mana. Ke depan, nggak begitu. Semua satu dari Pusat Data dan Informasi, sehingga lebih efektif dan aku­rat,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.