Presidium Nasional Isinya Politisi, Tak Ada Cendekia Dan Perempuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke XI di Palu telah usai. Hasil Munas menimbulkan kekecewaan dan banyak catatan kritis.

Forum tertinggi organisasi yang digelar 24-27 November 2022 memang berjalan tertib dan menghasilkan sembilan Presidium Nasional. mamun di balik itu, tercecer noktah etik yang dapat mencoreng sejarah kemuliaan KAHMI sebagai organisasi pengabdi yang bernafaskan Islam.

Demikian diungkapkan oleh Zuhad Aji Firmantoro, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia yang juga mantan Ketua Umum PB HMI MPO 2018-2020 dalam keterangannya, Senin (5/12).

Dikatakan Aji, noktah itu tersaji secara telanjang dalam pemilihan Presidium Nasional. Dia merasakan suasana yang sangat pragmatis dan tercium aroma transaksional dan nuansa politik uang. Para kandidat tidak hanya bisa maju dengan modal gagasan, kenegarawanan, dan prinsip keadaban. Tetapi, menurut Aji, juga harus siap dengan modal kapital untuk mendulang suara.

Imbauan Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar yang juga Mantan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, agar Munas berjalan secara demokratis dan sportif, menghindari teror dan manipulasi serta politik uang, seolah jauh panggang dari api.

Baca juga : Hari AIDS Sedunia, UNAIDS Bentuk Aliansi Nasional Bebas AIDS Anak Indonesia Di 2030

"Pesan moral untuk menjaga idealisme KAHMI seperti yang diserukan oleh Menko Polhukam itu nyaris tak tercermin di lapangan Munas," kata Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) ini.

Faktanya, lanjut dia, sejumlah kandidat mengeluh dengan proses pemilihan yang tercipta serupa pasar gelap. Semangat untuk menjadi bagian dari sembilan presidium KAHMI perlahan meredup karena ditengarai setiap suara mesti punya harga tertentu.

"Visi dan gagasan tak lagi menjadi variabel yang berharga, nyaris tak mendapat tempat di panggung Munas KAHMI yang sejatinya mulia dan terhormat," sebutnya.

Aji sedih melihat praktik ini. Peradaban insan cita yang berdiri di atas latar etik dan nilai keadaban, tergerus oleh abrasi pragmatisme untuk tidak mengatakan transaksionalisme.

Aji kecewa karena Munas dinilainya tereduksi sekadar arena pertarungan para politisi menjelang 2024. Padahal sebagai alumni HMI, dia membayangkan, Munas KAHMI adalah ajang adu ide gagasan, ajang adu visi kenegaraan dan keumatan para cendekia atau raushan fikr yang berhimpun di KAHMI.

Baca juga : Ibas: Guru, Orang Yang Digugu Dan Ditiru

"Apalagi di tengah kompleksitas persoalan kebangsaan, harusnya KAHMI turun memberikan pandangan alternatifnya. Namun bayangan itu sirna, sekedar fatamorgana dan halusinasi," sesalnya.

Dikatakan, sembilan Presidium Nasional yang terpilih kesemuanya adalah para politisi dan satu pengusaha. Tidak ada tempat bagi kaum cendekia dari latar belakang akademisi dan profesi lainnya. Bahkan tidak ada satupun perwakilan dari unsur perempuan.

Ditegaskan, tujuan KAHMI yakni terhimpunnya alumni HMI yang memiliki kualitas insan cita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT sama sekali tidak tercermin di Munas itu. Sulit rasanya membayangkan KAHMI sebagai benteng moral dan etik serta kiblat persatuan umat di tengah potret buram seperti itu.

Hasil Munas yang menghasilkan para politisi senayan duduk di Presidium Nasional itu, lanjut Aji, juga cacat secara yuridis. Hal itu mengacu pada Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga KAHMI yang menyatakan Presidium Majelis Nasional terdiri dari 9 (sembilan) orang, sedapat mungkin mencerminkan kewilayahan dan kompetensi atau profesi anggota KAHMI. Raison d’etre rumusan pasal tersebut untuk menghormati berbagai golongan yang ada dalam keanggotaan KAHMI.

"Celakanya basis yuridis itu dicampakkan di lorong gelap sejarah," kecam dia.

Baca juga : RS Pakai Sistem Triase, Tak Ada Penumpukan Pasien Korban Gempa Cianjur

Tidak terakomodirnya keterwakilan perempuan di Presidium Nasional KAHMI juga menjadi preseden buruk. Padahal dalam daftar calon terdapat 6 kandidat perempuan. Fakta ini mempertontonkan abainya KAHMI pada isu kesetaraan gender yang telah lama diperjuangkan oleh para pegiat HAM, yang banyak diantaranya adalah alumni HMI.

"Hasil Munas ini jelas menggugat kepekaan warga KAHMI terhadap konsep afirmatif berbasis gender," tambah dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.