Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pasal Penyebaran Paham Anti Pancasila RKUHP Wujud Nasionalisme

Senin, 5 Desember 2022 07:53 WIB
Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Albert Aries. (Foto: Istimewa)
Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Albert Aries. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Albert Aries memberikan respon soal pasal 188 RKUHP yang dianggap bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti di era Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"Tidak benar, Pasal yang hampir sama dan berlaku saat ini sudah diatur dalam UU Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara yang disahkan sesudah orde baru," ujar Albert dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/12).

Kata Albert, hal yang dianggap multitafsir juga sudah diberikan penjelasan pasal secara jelas, agar norma yang dimaksud tidak mengandung multitafsir dan tidak menjadi pasal karet.

Baca juga : BPIP harap Duta Pancasila Lawan Hoaks

"Yang dimaksud dengan “menyebarkan atau mengembangkan” adalah mengajak orang lain menganut paham komunisme atau marxisme/leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila," jelasnya.

Kemudian, yang dimaksud dengan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik menentang Pancasila.

"Frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila tersebut diatur untuk dapat menjangkau segala paham lain yang pada dasarnya bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila yang merupakan ideologi dan norma dasar bernegara (staatsfundamentalnorm)," tuturnya.

Baca juga : Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

Lebih jauh menurut Albert, kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat tentu dijamin penuh oleh Konstitusi UUD 1945, sepanjang ekspresinya tidak untuk menyebarkan atau mengembangkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945).

Sebagai perbandingan, meski dalam konteks yang berbeda, Pasal 59 ayat 4 huruf c UU Organisasi Kemasyarakatan juga mengatur bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Sependek yang saya ketahui, pasal ini pernah diuji materi ke MK dan tidak pernah dibatalkan keberlakuannya," terangnya.

Baca juga : Wapres Dorong Papua Selatan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Bahkan kata Albert, Apabila ada gerakan sekelompok orang yang mengembangkan atau menyebarkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila akan berdampak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan satu-satunya pasal dalam konstitusi yang tidak boleh diubah berdasarkan pasal 37 ayat 5 UUD 1945, apakah hal tersebut akan dibiarkan begitu saja?

Justru inilah wujud nasionalisme kita untuk mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

"Selain itu, juga telah diatur pengecualian dalam pasal 188 ayat (6) yaitu tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.