Pemilu 2024 Nggak Ada Alasan Ditunda

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus melahirkan pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan paham hukum. Bukan sosok pragmatis politik, sehingga terperangkap konflik kepentingan pribadi.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengingatkan, masyarakat Indonesia tidak lagi bodoh. Karenanya, segelintir elite politik jangan terus mengucapkan ide tak etis di depan publik dengan mengatasnamakan dan menjunjung tinggi demokrasi. Misalnya, wacana penambahan masa jabatan presiden tak pernah jadi isu bahasan akar rumput.

“Misalnya Ketua MPR bicara soal tiga periode, dengan alasan untuk memancing ide. Apa boleh secara hukum? Boleh. Tapi apakah patut diucapkan oleh pemimpin lembaga tinggi negara? Seharusnya, tidak,” ujar Sudirman Said saat dis­kusi publik Ngopi dari Sebrang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023, di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca juga : Kocok Ulang Atau Tidak, Rakyat Sih Terserah Saja

Turut hadir dalam diskusi ini pengamat politik Prof. Siti Zuhro, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati, deputi BAZNAS, Arifin Purwakananta, dan artis Ronal Surapradja.

Menurut mantan Menteri ESDM ini, wacana perpanjangan masa jabatan dan tiga periode dapat memicu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebaiknya, ide-ide liar seperti itu dihentikan mulai saat ini.

“Tahun depan itu, sudah dekat pemilu. Harus kita gunakan sebagai jalan mengembalikan kepatutan. Publik etik. Kita pu­nya banyak orang cerdas untuk mengembalikan publik etik yang saat ini sudah tergerus,” ingat Sudirman.

Baca juga : Satupena Berikan Penghargaan Penulis Berdedikasi Ke Musdah Mulia Dan Eka Budianta

Prof. Siti Zuhro sepakatdengan Sudirman Said. Kata dia, Pilpres 2024 kudu melahirkan pemimpin baru yang paham hukum dan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Tahun 2023 sudah dipra­kondisikan di 2022. Mengapa sejak 2019 sampai sekarang, rakyat merasa tak pasti memulu. Politik tidak stabil, mengapa nuansa kompetisi begini banget, tidak jelas dan terbelah,” heran Prof. Siti.

Dia juga menyayangkan wa­cana penambahan dua tahun masa jabatan presiden kembali menggelinding. Padahal, sangat melukai rakyat. “Ini seakan mengadu domba. Cara-cara Orde Baru sepertinya ingin ditum­buhkan lagi,” kecamnya.

Baca juga : Jaksa KPK Disemprot Hakim

Serupa, Ninasapti menguatkan pandangan dari sisi ekonomi. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Tak ada hal yang genting dan mendesak. Dia memprediksi, perekonomian Indonesia 2023 tetap akan tumbuhdi atas 4 persen.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.