Jangan Ragukan Integritas Pansel KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Program Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menilai sejauh ini Pansel Capim KPK masih di jalur yang benar atau on the right track. Karena itu, dia mengharap, masyarakat tak meragukan integritas Pansel.

“Masalah puas atau tidak puas terhadap hasil kerja Pansel Capim KPK, itu wajar. Karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Tapi, menurut saya, sejauh ini Pansel masih on the right track. Jangan ragukan integritas Pansel KPK,” ujarnya, Kamis (8/8).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan menyurati Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK. Surat tersebut berisi desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi Pansel untuk bersifat transparan dan taat hukum terutama soal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para capim KPK.

Baca juga : Rachel Amanda Lakukan Ini Saat Gempa di Lantai 7

Menurut Muradi, yang duduk di Pansel Capim KPK adalah orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Sehingga bila mereka punya  agenda terselubung, misalnya hendak meloloskan calon-calon tertentu, akan menjadi pertaruhan bagi nama baik dan kredibilitas mereka. 

“Dari sini saya berkeyakinan para anggota Pansel Capim KPK tidak akan main-main. Misalnya membawa agenda terselubung,” jelas Muradi.

Pansel, kata Muradi, juga punya aturan main yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Buktinya, Basaria Panjaitan saja tidak lolos,” cetusnya.

Baca juga : Menteri Jonan Targetkan Bauran Gas 23 Persen di 2025

Basaria adalah Wakil Ketua KPK yang bersama dua Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata dan Laode M Syarif, mendaftarkan diri kembali sebagai capim KPK periode 2019-2023. Basaria berasal dari Polri. Namun, dalam psikotest, Basaria dinyatakan tak lolos. Dari hampir 400 pendaftar, kini hanya tersisa 40 capim KPK. “Kalau Pansel berpihak pada calon dengan latar belakang tertentu, misalnya Polri, bagaimana mungkin Basaria tidak lolos,” tegasnya.

Ia menanggapi tudingan bahwa Pansel Capim KPK memberikan “karpet merah” kepada Capim KPK dari Kepolisian. “Tuduhan itu tak berdasar. Bukankah yang mengetes pihak independen, dan yang membuat soal-soal dalam tes pun pihak independen?” tanya Muradi.

Muradi pun menyarankan, Pansel Capim KPK tak terlalu terpengaruh oleh kritikan itu. “Kalau memang kritik itu masuk akal, silakan ambil. Tapi kalau kritik itu emosional, tak perlu dihiraukan, karena akan mengganggu kinerja Pansel. Sepanjang kerja Pansel sesuai aturan main, saya kira terus jalan saja,” paparnya.

Baca juga : Tingkatkan Integritas, Balai Kesehatan Kemenhub Masuk Zona Bebas Korupsi

Ia berpandangan, setiap capim KPK, apa pun latar belakangnya, punya hak yang sama. Sehingga Pansel harus tetap bertindak obyektif, independen dan profesional, meskipun katakanlah ada resistensi dari kalangan aktivis antikorupsi yang menolak kehadiran polisi dan jaksa di KPK. “Bukankah tanggung jawab Pansel kepada Presiden?” tanyanya.

Muradi juga menyoroti kritik terhadap calon dari Polri yang diaumsikan akan men-“down grade” kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang mengalami teror. “Itu kecurigaan yang tanpa dasar,” terangnya.

Soal banyaknya capim KPK yang belum menyerahkan LHKPN, menurut Muradi, hal itu bukan sesuatu yang mutlak. Karena mereka baru menjadi calon, belum terpilih menjadi pimpinan KPK. “Kecuali bila sudah terpilih, mereka wajib menyerahkan LHKPN ke KPK,” tandasnya. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.