Kapolri Pastikan TNI-Polri Kawal Pembangunan Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah terkait pembangunan di Papua.

TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri, kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1). 

Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Baca juga : Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri

Sementara itu Major Project di antaranya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach.

Soft approach, alias pendekatan lunak, dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.

Baca juga : Pemerintah Dukung Buruh

Sementara hard approach dilakukan kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk diketahui, saat ini, beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan.

"Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," tegas Sigit.

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit memastikan, korps baju cokelat selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu untuk memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

Baca juga : Cek Dapur Umum, Ganjar Pastikan Kebutuhan Pengungsi Banjir Terpenuhi

"Tentunya kita berusaha supaya tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, aspirasi yang diserap dari berbagai pihak di Papua dalam kunjungan kerja itu, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya. 

"Bahwa saya akan 'belanja masalah' ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan maupun perencanaan ke depan," ungkap Yudo.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.