RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menilai wajar jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerapkan aturan ketat terhadap kadernya.

Terutama kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno yang beberapa hari belakangan ini rajin menghadiri kegiatan PPP.

"Sangat wajar kalau seorang kader partai hendak menghadiri acara partai lain, apalagi terkait pencapresan, harus atas persetujuan pimpinan tertinggi partainya," kata Hanan saat berbincang dengan RM.id, Rabu (18/1).

Berita Terkait : Berikan Buku Catatan Pilpres 2019 Ke Prabowo, Sandi Kenang Suka-Duka Kampanye

Terlebih lagi, Gerindra telah memandatkan Prabowo maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Artinya tidak boleh ada matahari kembar dalam satu partai.

"Kehadiran Sandi Uno di acara partai lain tentu akan bisa ditafsirkan terkait dengan Pemilu," tambahnya.

Lain cerita jika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu izin terlebih dulu sebelum melangkahkan kakinya menuju kegiatan partai lain.

Berita Terkait : Prabowo-Sandi Rangkulan Lagi

"Tidak akan menimbulkan masalah kalau kehadiran Sandi itu sudah dalam koordinasi partainya," jelas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

"Namun bila Sandi menghadiri acara, seperti acara partai, terkait dengan posisinya sebagai Menparekraf, maka tentu izinnya ke Presiden, bukan ke Gerindra," tegas dia.

Sebelumnya, manuver politik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno belakangan ini harus dibayar mahal. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu tidak main-main terhadap Sandi.

Berita Terkait : Pengamat: Elektabilitas Tinggi, Erick Akan Jadi Rebutan Koalisi

Bahkan, Prabowo mengikat satu kaki Sandi dengan cara, apabila teman duetnya di Pilpres 2019 itu hendak mendatangi partai lain, maka harus ada izin dulu darinya. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan Sandi dan Prabowo, beberapa waktu lalu.

"Kader itu harus banyak-banyak koordinasi dan komunikasi. Semua harus atas persetujuan atau izin dari partai, dalam hal ini ketua dewan dan ketua umum," kata Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi di Jakarta Selatan, Senin (16/1). ■