Dark/Light Mode

Cegah Politik Identitas, Bawaslu Gandeng PBNU

Kamis, 2 Maret 2023 07:25 WIB
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat sowan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (28/2/2023). (Foto: Bawaslu)
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat sowan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (28/2/2023). (Foto: Bawaslu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggan­deng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam upaya mencegah politisasi identitas pada Pemilu 2024. Pemilu nanti harus bersih dari narasi identitas yang digunakan untuk kepent­ingan politik praktis. Selain itu, juga wajib bersih dari politik uang.

“Tentunya, peserta pemilu tidak menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye. Dan tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat sowan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (28/2) malam.

Baca juga : Kasus Penganiayaan Anak Tak Terkait Politik Identitas

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula tiga anggota Bawaslu lainnya yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni. Untuk itu, Bawaslu akan menjalin kerja sama dengan PBNU. Salah satunya dengan membuat gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga, pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi, membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang.

Selain itu, Bagja menegaskan, Pemilu adalah ajang kompetisi gagasan, program, dan visi misi partai. “Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik,” ujarnya.

Baca juga : Belajar Di Indonesia, Berdaya Saing Dunia

Bawaslu dan PBNU juga membahas rencana pelibatan pe­giat media sosial dan influencer dalam membangun narasi politik yang lebih santun dan etis.

Sementara Gus Yahya mengakui, politisasi identitas merupakan alat dari para aktor poli­tik untuk menutupi kekurangan­nya. Padahal, dampaknya bisa dapat menimbulkan perpecahan. “Dengan kata lain politik iden­titas itu saya anggap penipuan,” tegasnya.

Baca juga : Cari SDM Laut Berkualitas, Kemenhub Gandeng INSA

Untuk itu, dia berharap Bawaslu membuat narasi yang kuat soal anti politisasi identitas. Selain itu, Gus Yahya menegaskan, PBNU siap bekerja sama untuk bikin pemilu damai tanpa politik identitas. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.