Pejabat Hobi Pamer Kekayaan, Akademisi Soroti Reformasi Birokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Maraknya pejabat dan keluarganya yang pamer kekayaan menjadi sorotan banyak pihak. Untuk mengatasi itu, pemerintah diminta melakukan penegakan hukum, pendekatan insentif, dan pendekatan budaya. 

Hal tersebut dikatakan Ahli Kebijakan Publik dan Dosen Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam acara Paramadina Democracy Forum Seri ke-8 yang mengangkat tema

“Etika Pejabat Publik dan Demoralisasi Birokrasi” di Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut dia, saat ini untang Indonesia sudah tinggi. Mencapai sekitar Rp 7.700 triliun. Setiap bulan pemerintah harus mencicilnya. Salah satu solusi untuk mengurangi utang adalah dengan meningkatkan pendapatan negara.

Baca juga : Setelah Jaksa Agung, Ayo Siapa Lagi...

Namun, kata dia, saat ini timbul masalah pada insitusi terkait pendapatan negara yakni Ditjen Pajak. Salah satu pejabat Eselon 3 Ditjen Pajak sedang jadi sorotan. Pasalnya, dia diduga punya 40 akun rekening dan total nilainya Rp 500 miliar, dengan perkiraan total asset Rp 2,5 triliun. 

Gara-gara kasus ini, tingkat kepercayaan kepada Ditjen Pajak turun. Warga yang selama ini merasa harus patuh dan dikejar-kejar untuk membayar pajak kecewa. Karena itu, kata dia, jangan heran ada suara-suara untuk menunda pembayaran pajak.

“Jika seruan menunda pembayaran pajak dari warga negara terus bergema, maka jelas situasi fiskal negara yang sedang memburuk akan semakin mengkhawatirkan,” katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi ini, Ditjen Pajak harus berkolaborasi dengan para pihak. Agar penerimaan pajak tidak terganggu dengan kasus yang sedang menimpa mereka.

Baca juga : Telkom Perkuat Layanan Digital Untuk Bisnis Korporasi di Indonesia

Managing Director of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, secara teoritis, konsep good governance diharapkan menjadikan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel untuk bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari situ diharapkan bisa menghadirkan public delivery service yang juga memadai.

Problemnya, kata dia, yang terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi konsep good governance seringkali memang lebih banyak berhenti pada proses remunerasi. Minim inovasi dan minim aspke pengawasan.

“Perspektif lain, birokrasi dianggap sebuah entitas yang bebas kepentingan. Tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik dan interest lain,” katanya.

Tetapi, kata dia, fakta menunjukkan di sejumlah negara berkembang di Afrika, Amerika Latin dan Asia pada umumnnya menunjukan reformasi birokrasi seringkali tidak efektif karena fokusnya adalah hanya pada urusan remunerasi dan kerja-kerja adminstratif yang kemudian tidak masuk secara substantif terhadap perilaku para elit dan pengawasan di dalamnya.

Baca juga : Jokowi Kecewa Berat

“Karena kunci reformasi birokrasi ada pada sumber daya manusianya, birokratnya dan bukan pada infrastruktur dasar dari birokrasi itu sendiri,” tukasnya.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola mengatakan, problem percepatan pembenahan persoalan di birokrasi bagai mengupas bawang yang punya berlapis-lapis kulit. Di permukaan nampak sederhana tetapi ketika dibuka maka semakin ke dalam dia akan menemukan lapisan-lapisan persoalan berikutnya. 

“Maka dari itu pendekatan bukan lagi pada laju reformasi yang agak lambat, tetap harus dibedah secara sistemik,” katanya.

Berkaca pada skor Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang memburuk belakangan, mencerminkan upaya reformasi birokrasi banyak menemukan tantangan. Upaya-upaya debirokratisasi, digitalisasi dan deregulasi yang selama ini digaungkan ternyata tidak menyelesaikan banyak hal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.