OTT Wali Kota Bandung Terkait Suap Pengadaan CCTV dan Internet Program Smart City

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap itu dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4).

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, OTT ini terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bandung.

"Menerima hadiah atau janji yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung," ungkap Firli lewat pesan singkat, Sabtu (15/4).

Dalam OTT ini, tim komisi antirasuah mengamankan sembilan orang. Salah satunya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

"Sembilan orang sudah ditangkap, termasuk Wali Kota Bandung YM," tuturnya.

Baca juga : Yang Di-OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana

Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Yana dan delapan orang lainnya sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih.

"Akan disampaikan perkembangannya segera," tutur Ali.

Ini merupakan OTT ketiga KPK dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya, pada Kamis (6/4), KPK menangkap Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil.

Adil kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, pada Selasa (11/4), tim komisi antirasuah menggelar operasi senyap di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya. Buntut OTT ini, KPK menetapkan 10 tersangka.

Baca juga : Hattrick! KPK Gelar OTT Lagi, Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa Di Bandung

Enam pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tersangka penerima suap terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah tahun anggaran 2018-2022.

Keenam pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara empat direktur perusahaan menjadi tersangka pemberi suap.

Keempatnya adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.

Baca juga : OTT KPK Di Semarang Terkait Suap Jalur KA Tegal

Keenam pejabat DJKA menerima suap dengan total Rp 14,5 miliar dari empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Keempatnya yakni, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Lalu, proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan; beserta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. Lalu proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.