ISPPI Ke Komisi III DPR: Fit And Proper Test Capim KPK Harus Adil

RM.id  Rakyat Merdeka - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) ikut memantengi proses uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test Capim KPK yang sedang dilaksanakan Komisi III DPR. ISPPI berharap, dalam proses tersebut, DPR harus berlaku adil. DPR jangan terjebak dengan isu-isu polulis yang dihembuskan pihak tertentu.

ISPPI memandang, proses fit and propert test terhadap para Capim KPK, yang merupakan hasil seleksi dari Pansel yang dibentuk Presiden, benar-benar berjalan sesuai falsafah Pancasila dan konsep negara hukum. Hanya saja, dalam proses itu, ada pihak luar yang terus merecoki. ISPPI berharap, DPR tidak terpengaruh dengan pihak-pihak itu.

“ISPPI mendorong DPR untuk berlaku adil dan jujur memilih sosok yang memiliki kapasitas, kredibilitas, kemahiran, kecakapan, pengalaman dalam bidang penegakan hukum, integritas kepribadian, pengabdian, serta daya kepemimpinan para Capim KPK. Hal ini agar tidak terjebak kepada isu populis yang tidak menyentuh akar masalah korupsi,” ujar Waketum ISPPI Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (12/9). 

Baca juga : Revisi UU, Posisi KPK Harus Dipertegas

Sisno menegaskan, selama ini ada pihak-pihak yang secara tekun mendiskreditkan calon komisioner dari unsur penegak hukum selain KPK. Khususnya kepada yang berasal dari Kepolisian. Pihak tersebut secara aktif dan faktual terus menghembuskan isu yang tidak berdasar, tidak subtansial, dan tidak ada korelasi dengan tupoksi KPK.

ISPPI juga menyesalkan adanyanya konferensi pers pihak KPK dan dihadiri unsur pimpinan, penasihat, dan juru bicara, Rabu lalu. Dalam konferensi pers itu, pihak KPK menyatakan bahwa Irjen Firli Bahuri, yang merupakan mantan Deputi Penindakan lembaga antirasuah tersebut, telah melakukan pelanggaran kode etik berat. 

“Sikap ini sesungguhnya bentuk pembunuhan karakter (character assassination) dan upaya kampanye hitam (black campaign) untuk memengaruhi opini publik. Padahal, secara jelas institusi KPK menegaskan bahwa Irjen Firli Bahuri tidak terbukti melanggar kode etik seperti apa yang dituduhkan. Malah, pernyataan sikap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh KPK sebagai penegak hukum,” tegas Sisno.

Baca juga : Komisi III Yakin, Pansel Hasilkan Capim KPK Yang Berkualitas

Dengan hal ini, tambah Sisno, nampak jelas ada nuansa politik yang mengiringi proses fit and proper test Capim KPK di Komisi III DPR. Nuansa politik semakin semakin kentara saat adanya penolakan dari Wadah Pegawai (WP) KPK dan sebagian kecil elemen masyarakat lain terhadap Capim tentu. WP KPK dan pihak tersebut terus menggulirkan isu seolah-olah telah terjadi upaya pelemahan KPK.

Atas hal itu, ISPPI mendesak semua pihak untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan. Sebab, secara jelas ada kecenderungan KPK didorong untuk menjadi "one man show" dan "superbody" dalam penindakan. KPK terlihat ingin meninggalkan peran subtansial untuk menciptakan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kembali pelaksanaan ke fit and proper test, ISPPI menaruh harapan besar DPR dalam melaksanaan tugas itu dengan baik. “Kami yakin dan percaya, DPR akan melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sesuai amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tandasnya. [USU] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.