Andika Minta Para Capres Kompak Jaga Stabilitas

RM.id  Rakyat Merdeka - Delapan bulan jelang Pemilu 2024, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengungkapkan tantangan yang dapat menggangu proses demokrasi. Baik dari eksternal dan internal.

Tantangan eksternal, berupa situasi geopolitik yang memanas, seperti perang Rusia-Ukraina. Meski palagannya di luar, konflik ini amat berpengaruh terhadap situasi ekonomi kawasan dan dalam negeri. Sebab, harga komoditas energi dan non energi ikut melambung.

"Tak ada yang tahu dan menduga situasi di Eropa. Siapa tahu ketegangan di kawasan Asia Pasifik antara Amerika dan China meningkat eskalasinya. Ini akan jadi tantangan berat," kata Andika, saat menyambangi kantor redaksi Rakyat Merdeka, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Andika yang datang bersama istrinya, Hetty Andika Perkasa disambut jajaran redaksi Rakyat Merdeka. Di antaranya, Direktur Utama Kiki Iswara Darmayana, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Kartika Sari, Pemimpin Redaksi RM.id Firsty Hestyarini dan jajaran redaksi lainnya.

Baca juga : Mahfud: Mencegah Lebih Baik Daripada Nunggu Di Tikungan

Menurutnya, dalam situasi geopolitik global saat ini, jangan sampai membuat pergantian kepemimpinan lima tahunan semakin ruwet dengan tambahan tantangan internal. Yakni, konflik antar anak bangsa yang meruncing akibat persaingan yang panas.

Jangan sampai, ada calon yang ingin menang melakukan berbagai cara. "Sudah ada eksternal, jangan sampai ditambah tantangan internal. Semua elemen harus bisa mencegahnya," harapnya.

Secara khusus, Andika mengimbau para Calon Presiden (Capres) menjaga stabilitas selama tahun politik. Yakni dengan menghindari narasi yang berujung polarisasi dan keterbelahan.

"Pak Prabowo Subianto, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, semua tim sukses dan partai politik harus berkomitmen menjaga kondusivitas. Boleh bersaing, tapi harus kompak. Jangan ada keterbelahan, apalagi anarkisme di dalam," harapnya.

Baca juga : Jelang Pemilu 2024, CentennialZ: Suara Gen Z Tidak Bisa Dibeli!

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu, harus mengedepankan pencegahan. Jangan tunggu ada tindak pidana Pemilu.

"Koordinasi antar penegak hukum dan penyelenggara Pemilu sudah harus dibangun tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana. Mencegah, lebih baik daripada menunggu di tikungan," ujar Mahfud MD saat memberikan sambutan Forum Sentra Gakkumdu terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Sulawesi, Makassar, Kamis (13/7).

Mahfud mengatakan, penegakan hukum Pemilu adalah aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Sejak pelaksanaan Pemilu 1999 hingga 2019, masih ditemukan berbagai pelanggaran.

Dia mengingatkan, potensi ancaman dalam Pemilu 2024 masih tinggi. Maka, seluruh stakeholder harus segera memitigasinya.

Baca juga : Matangkan Persiapan Pemilu 2024, PPP Gelar Rapat Bapilu Nasional

Selain itu, menggencarkan literasi politik dan partisipasi masyarakat untuk menjaga Pemilu berintegritas.

"Penegakan hukum pemilu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.