Diperiksa 10 Jam, Menhub Budi Karya Ucapkan Terima Kasih Ke KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi rampung menjalani pemeriksaan di Gedung C1 atau gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Datang pukul 07.25 WIB, Menhub Budi Karya yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tahun anggaran 2018-2022 itu baru keluar pukul 17.37 WIB, atau sekitar 10 jam.

Wajah Budi tampak lelah. Matanya merah, tampak sayu. Dia keluar bersama Sekjen Kemenhub Novie Riyanto yang juga menjalani pemeriksaan.

"Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian," ujar BKS, sapaan akrab Budi Karya, di depan pintu lobi gedung KPK lama.

"Hal ini merupakan dukungan dan komitmen kami terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi," imbuh Budi yang mengenakan batik lengan panjang cokelat, sambil membaca catatan tulisan tangan di secarik kertas yang digenggamnya.

Baca juga : Penuhi Panggilan Sebagai Saksi, Menhub Budi Karya Diapresiasi KPK

Budi berterima kasih kepada KPK yang dinilainya telah melakukan pemberantasan korupsi dengan konsisten.

"Dengan upaya ini, Insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia," ucapnya.

Soal materi pemeriksaan, Budi meminta wartawan menanyakannya kepada KPK.

"Terima kasih," tutup Budi sambil berjalan menuju mobil Toyota Innova putih yang menunggunya di bawah tangga lobi. Novie mengikutinya masuk ke dalam mobil itu. 

Dalam kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub ini, KPK telah menetapkan sepuluh tersangka.

Baca juga : Diperiksa Kejagung 12 Jam, Airlangga Terlihat Sangat Lelah

Kesepuluh orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Kemudian, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat.

Serta, Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani diduga menerima suap dari Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api.

Baca juga : Diperiksa 12 Jam, Menko Airlangga Jawab 46 Pertanyaan Dengan Baik

Beberapa di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.

Lalu, proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan.

Serta, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat.

Mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam sejumlah proyek itu, keenam pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 -10 persen dari nilai proyek.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.