PAN Minta Aparat Kedepankan Dialog, Hindari Betrok Atasi Konflik Rempang

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PAN di DPR mengajak seluruh stakeholders yang terlibat dalam kepentingan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, agar menciptakan stabilitas keamanan masyarakat. 

Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta agar Pemerintah bersikap arif dalam menyelesaikan rencana pengembangan Rempang menjadi kawasan industri investasi. 

"Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari," kata Saleh, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/9).

Baca juga : Cara Mendapatkan Penghasilan Tambahan dari Aplikasi Penghasil Uang

Pasalnya ditegaskan Saleh, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.

"Rencana investasi besar di kawasan Rempang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat," ungkapnya. 

Pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri. 

Baca juga : Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Komoditas Beras

"Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," sebut Ketua DPP PAN itu. 

Saleh bilang, aspirasi masyarakat harus dilindungi. Penyampaian pendapat secara terbuka diperbolehkan oleh konstitusi. Karena itu, pihaknya mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi.  

"Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar," tutup dia. 

Baca juga : Dorong Masyarakat Melek Produk Keuangan Ilegal, HIPMI Gelar Acara Literasi Keuangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkit persoalan pembebasan lahan pada proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Ia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Jokowi mengaku sudah menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit di tengah malam untuk meminta penanganan permasalahan di Pulau Rempang. Dia menekankan untuk tidak melakukan pendekatan yang represif kepada masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.