Kemelut Polusi Udara Jakarta: Inkonsistensi Data di Tengah Ancaman Kesehatan

Belakangan ini masyarakat Indonesia tengah menghadapi beberapa persoalan iklim. Yang hari ini menjadi sorotan adalah polusi udara Jakarta yang mengancam kesehatan masyarakat. Merujuk pada data IQAIR (perusahaan teknologi kualitas udara Swiss), polusi udara Jakarta menempati posisi pertama kota dengan kualitas terburuk di dunia sepanjang Agustus, dengan indeks kualitas udara sebesar 168 (tidak sehat) dan konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 mencapai 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan dari World Health Organization (WHO), dan telah menyebabkan 9.100 kematian di Jakarta pada 2023.

Tentunya hal ini harus ditangani secara serius oleh Pemerintah dengan cepat, efektif, dan terukur. Konstitusi mengamanatkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Polusi udara yang semakin buruk mengancam lapisan masyarakat tua, muda, balita, bahkan janin yang berada dalam kandungan. Data terakhir menunjukkan jumlah populasi penduduk di Jakarta mencapai 10,56 juta (2020). Kepadatan ini berpengaruh pada konsentrasi aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara di Jakarta.

Persoalan krisis udara bersih di Jakarta merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat Jakarta merupakan kota metropolitan dengan berbagai aktivitas manusia. Di antara penyebab polusi udara ialah jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang mencapai 21,8 juta (BPS, 2021), Kota Jakarta juga dikelilingi 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebanyak 10 PLTU bertempat di Banten dan 6 sisanya berada di Jawa Barat, ditambah banyaknya jumlah perusahaan industri yang tersebar di tiga provinsi tersebut yang jumlahnya mencapai seribu lebih, menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Hingga saat ini, data yang menyuguhkan fakta sumber penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta masih simpang siur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerangkan bahwa penyumbang terbesar polusi udara Jakarta adalah kendaraan bermotor yakni sebesar 44 persen, berikutnya PLTU sebanyak 34 persen, lalu dari rumah tangga dan lainnya. Di sisi lain, Kemenperin justru meragukan data yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara Jakarta. Dalam siaran persnya, Kemenperin menjelaskan bahwa pada Sabtu, 2 September 2023, level emisi di udara ambien tetap tinggi pada saat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi lebih sedikit.

Baca juga : Total 5,6 Juta Pohon Ditanam Untuk Kurangi Polusi Udara Jabodetabek

Kondisi data-data di atas seakan menggambarkan kegagapan dalam membaca dan mencari informasi sumber utama polusi di Jakarta sesungguhnya. Hal ini tentu berdampak besar pada pengambilan tindakan strategis untuk menanggulangi polusi udara Jakarta yang cepat dan tepat. Hal ini membuat langkah yang dilakukan tidak mengurangi polusi udara secara signifikan. Langkah itu adalah:

1. WfH) bagi sebagian ASN Jakarta

Pemberlakuan Work from Home (WfH) untuk menekan polusi yang bersumber dari kendaraan bermotor belum berdampak signifikan menurunkan indeks PM 2.5. Pada saat pemberlakuan WfH, polusi Jakarta tetap menunjukkan pada kondisi membahayakan atau tidak sehat bagi kelompok sensitif.

2. Penurunan Operasi PLTU

Upaya selanjutnya adalah menurunkan operasi PLTU yang disebut-sebut menjadi sumber polusi udara di Jakarta. PLTU Suryalaya 1, 2, 3 dan 4 dinonaktifkan pada 29-31 Agustus 2023. Namun, kondisi indeks udara Jakarta saat itu malah melonjak naik dari 90,4 ke 110,8 yang artinya tidak sehat.

Baca juga : Kurangi Polusi, 17 Gedung Di Jakarta Sudah Gunakan Water Mist

3. Penyemprotan Air Menggunakan Water Mist Generator

Upaya ini ramai kita dengar dan menuai pro dan kontra atas efektifitasnya menanggulangi polusi udara Jakarta. Terlepas dari hal tersebut, fakta yang kita dapati hingga hari ini indeks polusi udara Jakarta masih pada angka 119 atau tidak sehat bagi kelompok sensitif.

4. Hujan Buatan

Upaya memodifikasi cuaca bagi sebagian ahli hanya menekan polusi dalam jangka pendek, sedangkan persoalan pencemaran udara harus diselesaikan dari akar atau sumbernya.

Dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah di atas, jadi disebabkan belum adanya data pasti penyebab utama buruknya kualitas udara di Jakarta. Hal ini sangat disayangkan mengingat upaya-upaya tersebut memerlukan ongkos yang tidak sedikit. Di samping itu, selama polusi belum teratasi, masyarakat Jakarta harus menghirup udara kotor yang mengancam kesehatannya, mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), hingga kanker darah. Dalam aspek ekonomi, polusi udara juga dapat membawa kerugian materil dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga : Polusi Udara Jakarta Bukan Hanya Karena PLTU

Kami berharap, Pemerintah segera mencari solusi melakukan kajian komprehensif dan meluncurkan gerakan yang bersifat strategis. Dimulai dari solusi jangka pendek hingga jangka panjang. Seperti penanaman pohon, penyediaan transportasi publik yang memadai, penekanan penggunaan bahan bakar batu bara, pengendalian emisi gas buang dari kendaraan. Lebih jauh dari itu, strategi yang bersifat jangka panjang seperti Transisi Energi Baru Terbarukan guna mewujudkan Net Zero Emission pada 2060 juga perlu disegerakan mengingat energi fosil yang hari ini menjadi sebagian besar penyebab terjadinya pencemaran lingkungan kian hari kian meningkat dan memburuk.

Selain itu sarana informasi yang dapat menunjang solusi strategis mengatasi pencemaran udara juga perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Misalnya pendistribusian alat pendeteksi kadar polusi diberbagai titik di ibu kota. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sumber pencemaran, lebih lanjut dapat menjadi acuan bagi warga setempat untuk dapat bertindak memitigasi dampak pencemaran bagi kesehatannya. Proses penegakan hukum bagi para pelanggar yang menyebabkan polusi udara juga tidak kalah pentingnya untuk terus dilakukan.

Besar harapan kami, persoalan yang mengancam hajat masyarakat luas ini bisa segera diatasi dan ditangani. Kerja keras Pemerintah dan upaya-upaya kolaborasi bersama masyarakat juga perlu digalakan sebagai wujud tanggung jawab dan kecintaanya kepada Tanah Air Indonesia.

sopian
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.