Sultan Najamudin: Komposisi Capres-Cawapres 2024 Sangat Jawasentris

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya pada komposisi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, para Capres-Cawapres yang diusung oleh para elit politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Alias sangat Jawasentris.

"Kami menghormati hasil nominasi para Capres dan Cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, Pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (24/10/23).

Akibatnya, kata Sultan, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antar elite. Ke depan, Sultan menilia, perlu mengubah pola nominasi Capres-Cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris. Tanpa mensyaratkan presidensial treshold.

Baca juga : Tok! MK Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun

"Komposisinya tak banyak menyatukan dan mengkonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di saerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan mengkritisi pertimbangan elite politik yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sehingga muncul istilah battle ground yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.

Diingatkan, menciptakan battle ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik.

Jawasentrisme politik dalam Pilpres, tegasnya, sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini.

Baca juga : PAN: Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Beri Anak Muda Peluang Jadi Pemimpin

Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu menerangkan, Pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sehingga sebagai bangsa, perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini.

"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential treshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada Pemilihan Presiden," usul Sultan.

Secara pribadi, Sultan pernah mengusulkan jika perlu Wapres lebih dari satu untuk mengakomodir kewilayahan Indonesia yang sangat luas dan beragam.

"Banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal, akomodatif dan menghindari polarisasi," tuturnya.

Baca juga : Putusan MK Untuk Kepala Daerah Tingkat Gubernur

Bahkan lebih dari ini, patut menjadi bahan pertimbangan dan renungan agar mengembalikan sistem Pilpres ke MPR. Ini salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak diserahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini. Apalagi, biaya politik makin lama makin mahal.

"Sistem ini, lebih efektif untuk mengelola bangsa sebesar ini sesuai sengan konsep bernegara sesuai Pancasila," pungkasnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.