Ketua dan Anggota KPU Semua di Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Sikap 7 komisioner KPU yang rame-rame pergi ke luar negeri dan tidak menghadiri rapat dengan Komisi II DPR, bikin geram politisi Senayan.

Sesuai agenda, rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harusnya digelar Senin (20/11/2023). Namun, dari seluruh mitra kerja Komisi II DPR, hanya KPU yang memilih absen. Tak ada satupun perwakilan dari 7 anggota KPU yang hadir. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat tersebut, tentu saja murka. Apalagi, surat pemberitahuan ketidakhadiran KPU baru dikirim di hari libur atau sehari sebelum rapat dimulai. 

"Padahal dalam surat permohonan konsultasi, KPU menulisnya sangat penting. Karena penting, maka DPR menjadikan prioritas utama," beber Doli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Anehnya, kata dia, DPR yang sudah menyiapkan waktu dengan berbagai kesibukan di dapil, ternyata tak dihargai. KPU yang punya keperluan, tapi malah mereka yang tidak bisa hadir. 

"Bagaimana pengelolaan kantor KPU ketika semua komisionernya dan juga sekretaris jenderalnya tidak ada satu pun di dalam negeri. Tolong ini jadi perhatian DKPP, apakah ini masuk pelanggaran etik," ujar politisi Golkar itu. 

Kekesalan terhadap KPU juga disuarakan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia mempertanyakan keseriusan KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2024. Padahal, rapat tersebut membahas Peraturan KPU soal mantan terpidana yang mengajukan diri sebagai caleg, merujuk hasil putusan Mahkamah Agung (MA) dan Peraturan Bawaslu.

Baca juga : KPK Temukan Bukti Aliran Suap Ke PDTT

“Agenda yang sangat penting menjadi buyar. Karena tidak satupun pihak KPU yang hadir dalam rapat karena beralasan sedang berkunjung ke luar negeri," ucap Gaus, Selasa (21/11/2023). 

Politisi PAN ini lantas meragukan cara kerja 7 komisioner KPU. Sebab, dalam kondisi yang sedang urgent ini, bisa-bisanya ke-7 komisioner secara bersamaan tidak ada di kantor. 

"Kalau semua pergi, siapa yang jaga gawang di KPU. Nggak salah kalau kemudian menimbulkan berbagai persepsi," sindir Guspardi. 

Dia kemudian mengungkit soal keseriusan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Padahal sebelumnya, lanjut dia, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah pernah menerima surat peringatan dari DKPP. 

“Jangan sampai KPU terkesan bermain-main dalam menyikapi agenda-agenda yang telah ditetapkan. Saya serahkan  kepada DKPP untuk memberikan penilaiannya," ujarnya.

Tak hanya dari Senayan, aktivis pegiat Pemilu juga ikutan dongkol dengan gaya kerja KPU. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengaku heran, dalam kondisi yang sudah mendekati waktu pencoblosan, seluruh anggota KPU malah pergi keluar negeri, tanpa ada yang berjaga di Indonesia.

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak pernah berpikir cuma karena Bimtek PPLN, semuanya ke luar negeri," tekan Kaka, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (21/11/2023). 

Baca juga : KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang!

Padahal, diakui Kaka, sekarang ini masa krusial. Di mana KPU disibukkan dengan berbagai persolan. Misalnya pengadaan logistik untuk 14 Februari 2024 mendatang. Belum lagi sengketa Pemilu yang menjadikan KPU sebagai tergugat.

"Artinya, ya saya berpikir KPU ini menyepelekan permasalahan yang sebenarnya sangat krusial. Jadi, sangat disayangkan," sesal Kaka. 

Dia meminta KPU menjaga etika kepemiluan. Juga, komitmen dengan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Biar bagaimanapun, DPR merupakan mitra penting DPR dalam menyelenggarakan Pemilu.

 "Apalagi dengan RDP dan RDP itu tentu saja penyelenggara Pemilu jadi penting. RDP-nya khusus untuk penyelenggara Pemilu," pungkas dia. 

Sebelumnya, Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik menyampaikan per­mohonan maaf karena tidak bisa mengi­kuti RDP dengan Komisi II DPR, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

“Kami minta maaf, mengenai kegiatan KPU di luar negeri semuanya sudah dis­ampaikan kepada DPR dan Pemerintah. KPU telah mengajukan permohonan agar (RDP) dapat diundur ke tanggal 22 November 2023,” sebut Idham dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Idham mengatakan, seluruh komi­sioner KPU sedang berada di luar negeri atau lebih tepatnya di Hong Kong untuk memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) se-Asia Timur dan Asia Tenggara.

Baca juga : HNW Perjuangkan Kuota Haji Bagi Diaspora RI Di Luar Negeri

“Agenda KPU di Hong Kong juga dalam rangka memberikan sosialisasi kepada diaspora di Hong Kong yang memiliki jumlah pemilih cukup banyak,” jelasnya.

PPLN Hong Kong dan Macau, kata Idham, merupakan salah satu PPLN den­gan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat banyak, yaitu 164.691 orang. PPLN Hong Kong, kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi ini, hampir se­tiap minggu mendata pemilih pindahan sebanyak rata-rata 150 orang.

“Di Hong Kong juga dalam rangka berkon­sultasi mengenai izin Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) yang belum dapat izin untuk mengadakan pemungutan suara lantaran bentrok dengan libur nasional tahun baru China,” jelas Idham.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (22/11), dengan judul “DPR Kesal, Ketua & Anggota KPU Semua di Luar Negeri”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.