Bang Zaki Dorong Daerah Manfaatkan Peluang Perdagangan Karbon

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia memiliki potensi yang besar terkait dengan carbon trade atau perdagangan karbon. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare atau terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Ditambah lagi juga telah dibentuk Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar perdagangan karbon.

"Tempat yang bisa menyerap karbon adalah hutan, hutan konvensional dan hutan mangrove. Hutan bakau itu tidak banyak negara yang punya, kecuali negara-negara di sepanjang garis khatulistiwa," kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, Selasa (13/2).

Baca juga : Penentuan Kuota Impor Daging, DPR Sarankan Kemendag Mengacu ke Kementan

Dijelaskannya, perdagangan karbon merupakan jual-beli sertifikasi untuk menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah tertentu. Daerah yang memiliki hutan hujan dapat menjual kredit karbon dan mendapatkan penghasilan dari perusahaan atau negara pembeli emisi.

"Jadi pabrik-pabrik yang ngeluarin asap polusi itu kena pajak tinggi, karena mereka bikin polusi udara. Mau 'cuci dosa' biar nggak bayar pajak tinggi, mereka membeli tempat yang bisa menyerap karbon," ujar Bang Zaki, sapaan akrabnya.

Berdasarkan data World Bank per Maret 2023, harga pajak karbon tertinggi berada di Swiss dan Liechtenstein dengan 130,81 dolar AS/ton, disusul Swedia dengan 125,56 dolar AS/ton. Sementara yang terendah adalah Estonia 2,18 dolar AS/ton dan Ukraina 0,82 dolar AS/ton.

Baca juga : Bang Zaki Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai

Adapun harga bursa karbon di Indonesia memiliki harga variatif tergantung sektor dari proyek masing-masing perusahaan. Untuk harga pasar reguler per 12 Februari 2024 berada di angka Rp 58.800 atau 3,79 dolar AS per ton.

Menurut Bang Zaki, ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan hutan konvensional yang luas. Nantinya hutan-hutan tersebut akan diperdagangkan dalam katalog Bursa Karbon Indonesia.

"Seluruh perusahaan di dunia yang menghasilkan polusi wajib 'nyuci dosa' polusinya kepada daerah-daerah yang memiliki hutan konvensional dan hutan mangrove. Ini yang menjadi potensi untuk dimanfaatkan daerah," lanjut Bang Zaki.

Baca juga : Prabowo: Kebangetan

Hal ini juga telah diterapkan oleh Bang Zaki ketika menjadi Bupati Tangerang 2013-2023, dengan menanam hutan mangrove seluas 212 hektare dari potensi 219 hektare. Dengan potensi penyerapan karbon sekitar 950 ton/hektare, atau sekitar 208.050 ton.

"Jadi jika harganya Rp 58.800/ton, maka pendapatan yang bisa didapatkan adalah Rp 12,2 miliar. Ini menjadi tambahan besar jika daerah bisa memaksimalkan potensi ini," tutup Bang Zaki.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.