Dark/Light Mode

Moeldoko Tanggapi Kasus Dugaan TPPO Ribuan Mahasiswa Berkedok Magang Di Jerman

Rabu, 20 Maret 2024 21:31 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memimpin rapat koordinasi terkait permasalahan magang mahasiswa di luar negeri, di gedung Bina Graha Jakarta,  Rabu (20/3). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemnaker, Kemlu, dan Bareskrim Polri. (Foto: KSP)
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memimpin rapat koordinasi terkait permasalahan magang mahasiswa di luar negeri, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/3). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemnaker, Kemlu, dan Bareskrim Polri. (Foto: KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, meminta tata kelola magang mahasiswa Indonesia di luar negeri segera diperbaiki. Agar kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang di Jerman yang menimpa ribuan mahasiswa tidak kembali terulang.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi terkait permasalahan magang mahasiswa di luar negeri, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/3). Rapat ini dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemnaker, Kemlu, dan Bareskrim Polri. 

“Ini jadi pembelajaran bagi negara. Satu sisi banyak anak–anak kita ingin ke luar negeri dan nggak punya duit sehingga tidak mikir risiko, diperburuk lagi dengan tata kelola,” kata Moeldoko.

Baca juga : Bareskrim Bongkar TPPO Modus Kirim Mahasiswa Magang Di Jerman

Berdasarkan temuan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, sebanyak 1.047 mahasiswa diduga menjadi korban TPPO dengan modus program Ferienjob di Jerman. Total 33 kampus dan 3 agen diduga terlibat. 

Meski Ferienjob di Jerman merupakan program magang yang baik, selain menggunakan metode belajar sambil bekerja, Ferienjob juga merupakan program resmi lembaga ketenagakerjaan Jerman untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dan mendapat uang tambahan. 

Akan tetapi, Moeldoko menyayangkan adanya ketidaksesuaian informasi dari program magang ini. Di satu sisi, magang ini diklaim sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi di sisi lain, perusahaan perekrut program tersebut tidak terdaftar di MKBM.

Baca juga : KPK Minta ImigrasiCekal 3 Orang Lagi

"Ada disinformasi antara program magang Jerman dengan mahasiswa yang ada di sini,” terangnya. 

Mantan Panglima TNI ini menekankan perlunya penyelidikan yang cermat dari pihak kepolisian, karena persoalan ini berkaitan dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Ia juga meminta agar masalah magang mahasiswa Indonesia di luar negeri ini tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik, dan menimbulkan kegaduhan publik. 

Baca juga : Polda Sumut Musnahkan Granat Aktif Sisa Perang Dunia II Di Serdang

"Untuk itulah KSP ikut hadir dan terlibat dalam persoalan ini agar tidak menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Apalagi sekarang tahun politik," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.