Rencana Pusat Kadang Nggak Sinkron Di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Jelang masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi memberi kritikan keras pada kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan nada tinggi, Jokowi menyebut banyak rencana yang dibuat pusat tidak sinkron di daerah. Padahal, sinkronisasi antara pusat dan daerah kunci kesuksesan pembangunan nasional.

Kritikan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024). Musrenbangnas 2024 digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri, serta gubernur dan bupati/walikota dari seluruh Indonesia. Presiden memberikan arahan pada acara yang digelar dalam 2 sesi ini.

Mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam motif coklat, Jokowi berpidato sekitar 20 menit. Pidatonya sangat serius. Tidak ada guyonan. Baru di menit keempat, pidato Presiden sudah bikin peserta Musrenbangnas gelisah. Jokowi menginformasikan kondisi global yang terjadi saat ini. Jokowi bilang, sampai saat ini dampak Covid-19 masih terasa.

“Sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen,” kata Jokowi, membuka pidatonya.

Baca juga : Soal Kabinet Dan Koalisi, Gibran Manut Prabowo

Bahkan, sejumlah negara maju telah masuk jurang resesi ekonomi. “Beberapa negara telah masuk pada resesi Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada di posisi ke sana, menuju pada resesi,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Karena itu, Jokowi mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola fiskal dan anggaran. “Harus betul-betul prudence dan hati hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” seru Jokowi.

Sekadar informasi, terdapat lima skala prioritas Presiden Jokowi di periode kedua menjabat. Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumder daya manusia. Ketiga, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Dalam 5 tahun terakhir ini, Jokowi blak-blakan soal kinerja Pemda yang kerap jadi penghambat program prioritas dari pusat. Menurutnya, banyak Pemda yang urung mendukung kelanjutan program pembangunan infrastruktur. Antara Pemerintah Pusat dan Pemda, kata Jokowi, acap kali tidak sinkron dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Pusat misalnya membangun bendungan di daerah dengan sistem irigasi primer. Namun, di lapangan sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan. Sehingga airnya tidak mengalir ke sawah-sawah milik petani.

Baca juga : Dirancang Prabowo Sejak 2014, Klub Presiden Bukan Basa-basi

Contoh lain, Pemerintah Pusat membangun pelabuhan. Namun, kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, tidak dikerjakan oleh Pemda. Padahal, panjang jalan yang diperlukan paling hanya beberapa kilometer.

“Jalan 5 kilometer, 4 kilometer, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” sindir Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyoroti pentingnya memastikan program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas, dan manfaat ekonomi yang terlihat. Program tersebut, harus tepat sasaran dan strategis.

“Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting diberikan ke Puskesmas jadinya malah pagar Puskes mas. Ada itu. Jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar,” tekannya.

Jokowi mengungkapkan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Jokowi bilang, kebijakan pembangunan harus konsisten dan terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Juga, setiap rencana yang dikembangkan oleh kementerian harus dibahas terlebih dahulu dengan Pemda.

Baca juga : Gerindra Besarin Hati PKS

“Supaya ada kepastian Pemda mampu melaksanakan rencana tersebut,” imbuh dia.

Kata dia, jika suatu daerah merasa tidak mampu melaksanakan rencana pembangunan, maka proyek tersebut bisa dipindahkan ke provinsi lain yang lebih siap. Namun, sering kali Pemda awalnya mengaku sanggup, tetapi pada akhirnya mengeluhkan beban keuangan yang berat karena harus mengalokasikan dana APBD untuk berbagai kebutuhan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.