Rencana Pusat Kadang Nggak Sinkron Di Daerah

 Sebelumnya 
“Biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) waduh berat, Pak. APBD kita habis untuk ini, untuk ini. Padahal, sudah sanggup itu di depan,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, Jokowi meminta Pemda tidak menghabiskan anggaran hanya untuk rapat dan studi banding. Lagi, Jokowi menekankan agar program-program kerja harus berorientasi pada hasil yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan, jangan sampai itu terjadi lagi,” desak Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar anggaran daerah yang diberikan Pemerintah tidak diberikan percuma ke dinas-dinas. Jangan sampai ada manipulasi. Bilang skala prioritas, nyatanya tidak.

Baca juga : Soal Kabinet Dan Koalisi, Gibran Manut Prabowo

“Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas. Semuanya diberi skala prioritas nggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana,” heran Kepala Negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah masalah keuangan di lingkup pemerintah daerah (Pemda). Salah satunya, ketergantungan Pemda terhadap transfer dana pusat ke daerah yang terbilang sangat besar.

“Di daerah, pendapat asli daerah itu belum dominan. Dengan kata lain masih didominasi oleh besarnya ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80 persen secara nasional (2018-2023),” kata Suharso.

Hal ini diperparah dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besarnya dialokasikan untuk belanja rutin dengan rata-rata 67,26 persen. Di dalamnya, alokasi untuk belanja pegawai tembus di kisaran 37-40 persen.

Baca juga : Dirancang Prabowo Sejak 2014, Klub Presiden Bukan Basa-basi

“Seperti dikatakan Pak Presiden, membutuhkan sinkronisasi, keselarasan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah,” pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Karena prinsip ini merupakan implementasi dari upaya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Namanya musyawarah, jadi kita (harus) bermusyawarah antara pusat dan daerah untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Salah satu indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah adalah optimalnya realisasi APBD. Baik dalam pendapatan maupun belanja. Ditambah lagi dengan peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jadi, jangan hanya memikirkan bagaimana caranya menghabiskan APBD. Tetapi bagaimana untuk membuat APBD itu postur PAD-nya meningkat,” jelas Tito.

Baca juga : Gerindra Besarin Hati PKS

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, selama ini memang minim sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. “Makanya kebijakan pusat dan daerah tidak nyambung. Sering jalan sendiri-sendiri,” nilai Trubus kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, sebaiknya, usul Trubus, Kepala Daerah mengenyampingkan visi misinya. Utamakan visi misi Presiden.

“Visi Kepala Daerah harusnya tidak ada. Harusnya visi Presiden keseluruhan. Namun kalau itu diterapkan, maka tidak ada demokrasi otonomi daerah. Kepala Daerah pastinya membuat program pembangunan untuk ditawarkan kepada masyarakatnya,” pungkas dia.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 7 Mei 2024 dengan judul Jokowi Bicara Dengan Nada Tinggi Di Musrenbangnas, Rencana Pusat Kadang Nggak Sinkron Di Daerah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.