Staf Khusus BKPM Soroti Ketidakadilan Kerja Sama Antarnegara Di UNCTAD Ke-60

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Pradana Indraputra menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Ke-60, di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/03/2024).

Stafsus muda itu menyoroti ketidakadilan kerja sama antarnegara dalam pemaparannya. Pradana, menyampaikan pandangannya dengan judul ‘Kebijakan Industri dan Keuangan: Transisi Energi Bersih’.

"Kita sekarang hidup di dunia dengan perekonomian tidak terlalu bersahabat," kata Pradana.

Menilik data World Bank dan Our World in Data mengenai fakta produksi emisi gas kaca dunia, Pradana merincikan ada delapan negara ekonomi terbesar yang mencakup 30 persen populasi dunia.

Baca juga : Di Hannover Messe 2024, Kemenperin Jalin Kerja Sama SDM Industri Dengan Mitra Dunia

Mereka, menyumbang 54 persen dari total emisi gas rumah kaca medio Tahun 1998-2022. Sementara itu, sebanyak 70 persen populasi dunia lainnya, sebagian besar adalah negara berkembang, harus menanggung beban yang sama yang disebabkan oleh delapan negara tersebut.

Melihat data itu, Pradana menegaskan bahwa dalam kolaborasi antarnegara, memperlakukan semua negara dengan cara yang sama adalah sesuatu yang tidak afdol, karena setiap negara mempunyai kapasitas, kemampuan, dan sumber daya keuangan yang berbeda.

"Kita harus memperlakukan setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan kekuatannya, memastikan keadilan dan kesetaraan," tegasnya.

Dijelaskannya, negara maju secara historis berkontribusi lebih besar terhadap emisi. Sehingga, harus mendukung negara berkembang untuk membantu mencapai kemajuan dengan kecepatan yang sama.

Baca juga : Kejagung Makin Wangi

"Ini adalah landasan fundamental dari kerjas ama antar negara," imbuh Pradana.

Selain isu kesetaraan, Pradana juga menyebut isu greenflation yang sempat diangkat oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pengamatan Kementerterian Investasi/BPKM, katanya, agar transisi energi bersih menjadi berkelanjutan, harus terjangkau secara ekonomi.

"Pertanyaannya adalah bagaimana mencapai hal ini? Greenflation sendiri adalah ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan yang menyebabkan biaya transisi energi bersih menjadi tidak terjangkau secara ekonomi. Sebagai tambahan, transfer teknologi sangat penting untuk menjadikan energi bersih terjangkau secara ekonomi," katanya.

Menurut Pradana, Pemerintah Indonesia harus berevolusi dari sekadar regulator, menjadi fasilitator dan matchmaker. Apalagi, Kementerian Investasi di Indonesia berwenang memberikan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tunjangan.

Baca juga : BAZNAS Dan Mufti Ukraina Rumuskan Kerja Sama Bantuan Kemanusiaan

Sementara, transisi energi bersih merupakan salah satu kategori yang memenuhi syarat untuk menerima insentif ini.

"Kami dapat menawarkan pembebasan pajak kepada perusahaan hingga 20 tahun. Kami juga berencana untuk memperluas insentif ini ke semua praktik berkelanjutan, tidak hanya energi bersih. Pendekatan holistik inilah yang kami sebut sebagai kebijakan industri dan keuangan yang ramah lingkungan. Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain dalam upaya ini," tutup Pradana.

Diketahui, UNCTAD merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang untuk mengakses manfaat ekonomi global secara lebih adil dan efektif. Selain Pradana, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.