Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Relawan Pro Jokowi (Projo) mengingatkan, menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah strategi usang. Memojokkan Jokowi di akhir masa jabatannya dinilai tak akan efektif.
Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus mengingatkan, strategi politik mendiskreditkan Jokowi pernah dimainkan pada Pemilu 2024. Hasilnya, gagal total.
"Publik secara gamblang melihat sejumlah pihak mendiskreditkan dan menyerang Pak Jokowi. Nyatanya, cara itu tidak ampuh di Pilpres 2024. Gagal total kok masih mau dipakai lagi sekarang," kata Panel kepada RM.id di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Panel mengungkapkan, bahkan politisi PDI Perjuangan Bambang Pacul pernah memberikan rumus politik yang jitu, yakni jangan menyerang orang baik. Rupanya rumus ini tidak disadari oleh sejumlah pihak, khususnya elite partai sehingga akhirnya kalah di Pilpres 2024 dan perolehan suara menurun dalam Pileg 2024.
Panel tidak paham mengapa mereka masih menggunakan cara-cara yang tidak efektif tersebut untuk menghadapi Pilkada 2024. Sementara di berbagai survei, tingkat kekuasaan kepada Jokowi justru masih tinggi.
Baca juga : Peringati Harlah Pancasila, Jokowi Sampaikan Dukungan Untuk Palestina
"Kenapa nggak kapok-kapok. Orang baik malah diserang terus. Publik tahu mana loyang, mana besi," ujar Panel.
Komentar Panel ini menangapi serangan terhadap Presiden Jokowi dari beberapa petinggi PDI Perjuangan. Misalnya Sekjen PDI Perjuangan Kristiyanto yang menyebut wacana Presiden Jokowi menjadi ketum partai setelah tidak menjabat sebagai langkah kekuasaan, bukan kaderisasi.
Rekannya separtai, Trimedya Panjaitan, malah menilai Presiden Jokowi punya niat membangun dinasti politik di Pilkada 2024.
Panel memberi kuliah, bahwa salah satu fungsi organisasi politik memang untuk meraih kekuasaan demi kemakmuran rakyat, terutama partai politik. Maka tidak ada yang salah dengan kekuasaan, asalkan untuk kepentingan rakyat.
"Masa ada partai anti kekuasaan, lantas ngapain ikut Pemilu, Pilpres, dan Pilkada? Kasihan kader dan anggota partai tersebut," sindirnya.
Baca juga : Volunteer FC PMI Tangsel Sabet Gelar Juara Dalam Fun Football Trofeo
Panel menegaskan, publik lah yang akan menentukan dan memilih pada Pilkada 2024. Apakah kampanye menyerang Presiden Jokowi efektif menaikkan suara calon kepala daerah yang diusung.
Ataukah sangat mungkin pemilih justru akan antipati terhadap calon yang menyerang orang baik, yakni Presiden Jokowi. "Kalau saya sih masih yakin, strategi itu akan gagal lagi. Jadi coba cari strategi lain deh," pesan Panel.
Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menduga Jokowi sedang membangun dinasti politik merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah batas usia calon kepala daerah.
Trimedya meyakini, putusan itu untuk meloloskan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, agar bisa ikut Pilkada.
"Lah iyalah, makanya gua bilang langsung aja kan Kaesang gitu. Semua berpikiran bahwa Jokowi ini lagi mempersiapkan dinastinya dia, kan itu poinnya," tutur Trimed, sapaan karibnya.
Baca juga : Jokowi Bagikan Paket Sembako
Menurutnya, selain Kaesang, Jokowi juga dinilai sedang mempersiapkan menantunya, Bobby Nasution maju dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) dan daerah lainnya. Namun, dia menyakini, rencana tersebut tak mulus seperti Pilpres 2024 lalu.
"Di Sumut ada Bobby. Juga di wilayah lain, Jawa Tengah, Bogor, orang-orang yang dia endorse. Nah apakah bisa melakukan model Pilpres dulu? Ya karena belum tentu semua koalisi pemerintah itu akan bergabung satu untuk semua urusan," yakin Trimed.
Trimed berharap, publik lebih jernih melihat dan tidak terpengaruh dengan politik uang pada Pilkada 2024. Dia pun memaklumi Jokowi mulai memasang orang-orangnya karena tidak memiliki kendaraan partai politik.
"Sehingga kalau dia enggak punya partai, dia harus punya orang-orang. Kalau cuma nomor dua, Wapres kurang. Dia harus punya orang-orang nomor satu di berbagai daerah," tuturnya curiga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya