Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pasca Pertemuan Dengan Erick Thohir
Ahok Bakal Jadi Dirut BUMN Besar
Rabu, 13 November 2019 15:34 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai digadang-gadang sebagai bos BUMN, pasca pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11) pukul 08.53 WIB.
Dalam pertemuan berdurasi 1,5 jam itu, Ahok mengaku ngobrol banyak soal BUMN. Namun, dia belum tahu bakal ditugaskan di mana.
"Belum jelas ya. Tadi, bicara soal PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Sarinah juga dibicarakan," kata Ahok.
Sumber RMco.id menyebut, Ahok punya dua kemungkinan menempati posisi strategis di BUMN. Bisa menakhodai PT PLN (Persero), bisa juga memimpin PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN.
PLN sepeninggal Sofyan Basir yang menjadi tersangka, terpidana dan belum lama ini divonis bebas dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, memang butuh sosok kuat untuk memimpin BUMN setrum.
Baca juga : Ssttt... Ahok Calon Dirut PLN?
Asal tahu saja, sejak April 2019 s.d Agustus 2019, PLN sudah tiga kali berganti Pelaksana Tugas Direktur Utama.
Namun, peluang Ahok memimpin PTPN juga tidak kalah besar. Sosok Ahok yang selama ini dikenal memiliki track record bagus dan tanpa tedeng aling-aling memberantas korupsi, diharapkan mampu membersihkan PTPN.
PTPN termasuk daftar BUMN yang belakangan ini tengah menjadi concern Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada kasus suap distribusi gula, yang melilit tubuh BUMN perkebunan itu. PTPN III, IX, dan XII sudah masuk dalam daftar bidikan KPK.
Selasa (12/12) kemarin, KPK memanggil Direktur Utama PTPN XII M Cholidi dan Direktur Utama PTPN IX Iryanto Hutagaol, untuk bersaksi bagi tersangka I Kadek Kertha Laksana, Direktur Pemasaran PTPN III.
Baca juga : Merapat Ke Kantor Erick Thohir, Ahok Oke Urus BUMN
Untuk diketahui, dalam kasus suap distribusi gula tahun 2019, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana, dan pengusaha gula yang juga bos PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi sebagai tersangka.
Spekulasi lain yang berkembang, Ahok bakal menduduki BUMN energi seperti Pertamina. Sesuai dengan keilmuannya sebagai Insinyur Geologi. Apalagi, kabarnya Pertamina juga akan melakukan pergantian pimpinan.
Selain itu, terdapat tiga BUMN lain yang mengalami kekosongan jabatan pada posisi direktur utama: PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kepemimpinannya pun dipegang oleh pelaksana tugas.
Holding BUMN Tambang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Bank Mandiri butuh sosok dirut yang tepat, menyusul penunjukan kedua mantan dirut-nya: Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirdjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin, sebagai Wakil Menteri BUMN.
Ahok juga tak kalah cocok di Inalum. Selain memiliki latar belakang pendidikan sebagai Insinyur Geologi, jebolan Universitas Trisakti Jakarta tahun 1989 ini juga punya asam garam pengalaman menjadi pengusaha tambang di Belitung.
Baca juga : Safeguard Diberlakukan, Industri Tekstil Bakal Tak Kusut Lagi
Posisi dirut Bank Tabungan Negara (BTN) juga masih kosong. Agustus lalu, sebenarnya mantan Dirut BRI Suprajarto sudah ditunjuk untuk memimpin BTN. Namun, ia memilih mundur.
Intinya, ke mana pun Ahok akan dilabuhkan, pastinya ia bakal memimpin BUMN besar. Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
"Yang pasti, BUMN tersebut adalah BUMN yang sifatnya strategis, dalam arti berperan penting dalam perekonomian dan kenegaraan. Penunjukkan Ahok sebagai bos BUMN ini, pastinya akan melalui proses di Tim Penilai Akhir (TPA)," ujar Arya.
Terkait hal ini, Arya mengatakan, pihak Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi.
"Yang pasti, setiap posisi yang vital untuk BUMN, kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena BUMN banyak menyangkut hajat hidup orang banyal," tandasnya. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya