Nahdliyin Jangan Terpancing

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) terjun dalam pengelolaan usaha tambang, menuai kritikan. Bahkan, logo dan nama NU diplesetkan menjadi Ulama Nambang (UN). Warga NU pun diminta tak terprovokasi oleh parodi tersebut.

Pengamatan Rakyat Merdeka di media sosial X, logo NU yang diplesetkan memiliki latar belakang warna merah. Kemudian, bintang-bintang yang khas ada dalam logo tersebut disematkan akronim mata uang rupiah (Rp).

Selain perubahan latar belakang dan penyematan akronim Rp, gambar bola dunia yang ada dalam logo NU juga diganti dengan gambar eskavator. Huruf NU di logo tersebut juga diubah menjadi UN dengan kepanjan­gan Ulama Nambang.

Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sumantri Suwarno menegaskan, tindakan netizen mengolok-olok logo NU sudah kelewatan. Sebab, logo tersebut merupakan hasil olah pikir para kiai dan kebanggaan jutaan warga NU.

Baca juga : Banteng Banten Masih Nunggu Restu Megawati

“Dalam bendera NU, warga negara juga jadi bagian dari penjaga Indonesia hingga hari ini. Kebencianmu jika ada, bisa salah alamat. Kritik gagasan dan keputusan PBNU, jangan dita­brak di luar itu,” ujar Sumantri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/6/2024).

Selama ini, kata dia, sum­bangsih NU kepada bangsa daa negara sangat besar. Salah satu contoh kecilnya, NU memiliki puluhan ribu pesantren yang dig­erakkan ribuan kiai, memberikan pendidikan kepada siapa pun yang ingin belajar agama dan kehidupan di pesantren, sebe­lum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Melihat sejarah itu, tidak pas jika mengolok-olok NU. Apakah kamu merasa sumbangsihmu lebih besar?” cetusnya.

Sumantri mengaku tidak pernah merasa pantas untuk menghina oreganisasi mana­pun, terlebih organisasi yang turut berjuang dalam upaya kemerdekaan Indonesia.

Baca juga : Senayan Minta Revisi Aturan Impor Barang

“Saya tidak pernah mera­sa pantas menghina NU dan Muhammadiyah. Jejak dan kerja kedua organisasi ini terlalu be­sar untuk dijadikan olok-olok oleh orang yang bahkan belum pernah mendirikan sekolah satu kelas pun,” tandasnya.

Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menyatakan, kelengka­pan administrasi dan pemenuhan kewajiban PBNU terkait tam­bang masih dievaluasi.

Pihaknya akan mengeluar­kan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), setelah evaluasi tersebut selesai dilakukan.

“Setelah terpenuhi, IUPK akan diterbitkan 15 hari kemu­dian,” ujar Yuliot.

Baca juga : Duh, Oknum Pengembangan Sewakan Fasos Dan Fasum

Dia mengatakan, pihaknya be­lum menerima permohonan izin mengelola tambang dari badan usaha ormas keagamaan lain. “Baru PBNU yang mengajukan ke pemerintah,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.