Hilirisasi Membawa Berkah PAD Langsung Melimpah

RM.id  Rakyat Merdeka - Program hilirisasi yang digalakkan Presiden Jokowi membawa berkah bagi daerah. Contoh nyatanya Kabupaten Morowali Utara (Morut) di Sulawesi Tengah, sukses meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hilirisasi tambang di wilayahnya.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, saat menjadi narasumber di Porcast Ngegas Rakyat Merdeka, Senin (9/7/2024). Dalama cara yang dipandu Editor Rakyat Merdeka Siswanto itu, Delis membeberkan perbedaan kondisi daerahnya sebelum dan sesudah hilirisasi.

“Dulu, hasil penambangan diekspor ke China, sangat kecil berdampak pada daerah,” ung­kap Delis.

Tanpa hilirisasi, Morut sebagai salah satu daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia tak banyak mendapatkan kemajuan. Sebab, kalau hanya tambang saja,tenaga kerja yang dibutuhkan itu kecil. Ditambah lagi, perputaran uang di daerah sangat minim.

“Karena kantor tambang adanya di Jakarta. Maka, bayar pajaknya di Jakarta. Di daerah nggak dapat apa-apa,” katanya.

Namun, ketika program hilirisasi dilakukan, dampak positif bagi daerah sangat terasa. Pertama, terbukanya lapangan pekerjaan. Kedua, multiplier effect dari sisi ekonomi.

“Tentunya memberikan pelu­ang untuk suplai logistik. Kemudian kebutuhan-kebutuhan karyawan. Ini membuka ruangbagi UMKM yang ada di Kabupaten Morowali Utara,” be­ber Delis.

Baca juga : Rancangan UU TNI Tak Akan Bangunkan Dwifungsi ABRI

Politisi Partai Hanura ini me­nyebut, hilirisasi nikel di Morut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Para pekerja tersebut berasal dari dalam dan luar daerah, serta Tenaga Kerja Asing (TKA).

Benarkah lebih banyak TKA? Delis membantahnya. Kata dia, berdasarkan data yang ada, jumlah TKAtidak lebih dari 10 persen.

“Mayoritas dari daerah kami. Ada juga dari luar Morowali hingga yang berasal dari Jakarta dan Pulau Jawa,” tegasnya.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam hiliri­sasi nikel, kata dia, roda ekono­mi di Morut berputar. Mulai dari menjamurnya bisnis hunian untuk kebutuhan tempat tinggal karyawan, hingga sentra-sentra UKM yang banyak dibentuk masyarakat lokal.

“PAD kami akhirnya meroket. Bersumber dari bagi hasil sektorpenambangan. Kemudian dari sisi pajak. Mulai dari pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, hingga pajak galian C,” tuturnya.

Delis merinci, saat baru men­jabat, PAD Morut berkisar di angka Rp 42-48 miliar per tahun. Namun, ketika dia memaksimalkan sumber pendapatan lainnya, PAD bisa tembus men­jadi Rp 102 miliar.

“Dalam enam bulan saya menjabat, alhamdulillah PAD bisa saya naikkan lebih dari 100 persen,” beber politisi berlatar belakang dokter ini.

Baca juga : Golkar Pede Sukses Pileg Bakal Menular Di Pilkada

Tak berhenti di situ, di tahun keduanya menjabat, kenaikan PAD Morut tembus Rp 135 miliar. Begitu juga dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Saat awal menjabat,DBH hanya di Rp 69 miliar, tapi saat ini tembus Rp 335 miliar. “Kurang lebih 400-500 persen kenaikannya,” kata Delis.

Kendati mendapat berkah dari hilirisasi nikel, Delis me­nyampaikan sejumlah keluhan. Misalnya, soal kewenangan daerah terkait tambang. Kata dia, bupati tidak memiliki kewenanganuntuk cawe-cawe soal tam­bang yang ada di daerahnya.

“Saya ini tidak punya kewenangan, baik dalam perizinan maupun dalam pengawasan. Kewenangan itu ada di pusat dan provinsi,” ungkapnya.

Jadi, ketika di lapangan ada masalah, bupati hanya bisa melaporkan. “Misalnya, berkaitan dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya, kami lapor ke Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulteng dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” tuturnya.

Selain itu, Delis mengaku, da­na transfer daerah ke Morut san­gat kecil. Soal ini, dia mengakusudah bersuara di forum-forum nasional. Baik dalam rapat koor­dinasi investasi, dan momen Apkasi yang di dalamnya juga hadir kementerian/lembaga.

Delis menyebut, terjadi anomalidi daerah. Kata dia, daerah-daerah yang selama ini dikenal memiliki sumber daya alam yang besar, dana transfer yang didapat relatif kecil.

“Anomalinya, kapasitas fiskal provinsi yang notabene masuk provinsi terkaya ini, sangat rendah. Artinya, masih sangat bergantung pada dana transfer, sehingga tentunya ini harus dapat perlakuan khusus,” pinta Delis.

Baca juga : Bank Jago Tenangkan Nasabah

Menurutnya, daerah yang memiliki sumber daya alam besar, perlu mendapat insentif khusus di luar kebiasaan. Insentif itu, kata dia, bukan dalam bentuk anggaran. Misalnya, insentif khusus dalam bentuk infrastruk­tur jalan, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan sekolah.

“Kalau ada intensif khusus, maka daerah-daerah penghasil itu betul-betul merasakan man­faat dari eksploitasi sumber daya alam yang ada,” tegasnya.

Dengan berbagai capaian yang diraih dalam 3 tahun bekerja, Delis percaya diri untuk kembalimaju di Pilkada serentak, November ini. Di periode kedua ini, Delis tetap berpasangan dengan H. Djira yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Morut.

Sudah mendapat dukungan partai? Delis bilang, sebenarnya Hanura yang meraih 5 kursi DPRD Morowali Utara sudah cukup untuk mengusungnya. Namun, Delis tetap membuka komunikasi dan mengajukan permohonan ke partai-partai lain seperti PDIP, Golkar, PKS, PKB dan NasDem.

“Sekali lagi, saya membangun komunikasi dengan semua partai politik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi di Morowali Utara,” katanya.

Alasannya, Delis mengaku tidak bisa sendirian membangun Morut. Perlu dukungan politik dari partai dan keterlibatan masyarakat.

“Pembangunan daerah akan lebih cepat ketika kita bergan­dengan tangan bersama-sama,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.