BPIP Di Mata Tunanetra

RM.id  Rakyat Merdeka - Jujur saja, tulisan ini by request adikku. "Ngaong (panggilan masa kecil), pernah dengar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)? Kalau iya, tolong review mereka apa adanya," pintanya. "Tahu dong. Tapi, aku belum pernah digaji sama mereka. Mintain laptop ya!? Hahaha," candaku. 

Oke, mari mulai bicara serius. Pilpres telah usai. Alhamdulillah, sebagai tunanetra, aku bisa merasakan pesta demokrasi. Saat memilih, ada petugas yang membantuku berjalan ke bilik. Sudah tersedia pula surat suara dalam format huruf braille, sehingga aku memperoleh hak dan menunaikan kewajiban layaknya pemilih non-disabilitas.

Aku juga beruntung, dapat menyelesaikan studi hingga S2, dan bekerja seperti teman-teman 'normal'. Saat ini, aku telah menerbitkan 17 buku, aktif sebagai motivator, dan mendampingi rekan-rekan disabilitas lain dalam memperjuangkan hak asasi kami sebagai warga negara yang sempurna. Ada 4 juta tunanetra di negeri ini, butuh kerja keras mengurus kami. 

Aktif di medsos, mengunggah video inspiratif di YouTube, atau main TikTok? Coba bisa mampir ke IG @ramadityaknight atau Tiktok @ramaditya.adikara. Itu bukti kesekian, kaum disabilitas dapat melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Sesuatu yang mungkin tak akan terjadi, seandainya tak ada sosialisasi. 

Terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa, rasanya pengalamanku telah memenuhi bunyi sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tentu saja, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang mengawal tegaknya aplikasi Pancasila.

Baca juga : Jaksa Minta Sidang BTS Ditunda

Salah satu pihak yang eksis mengawal hak asasi kami sebagai disabilitas adalah BPIP. Kami, selain terhambat segi fisik dan lainnya, juga butuh corong untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi. 

Aku telah banyak mendengar program BPIP yang berhubungan dengan disabilitas. Baru-baru ini, digelar sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan bagi disabilitas. Acaranya di Yogyakarta, dan turut dihadiri Mbak Angkie Yudistia, disabilitas penyandang Ikon Prestasi Pancasila, sekaligus Staf Khusus Presiden Jokowi.

Salah satu kepedulian BPIP itu mendorongku untuk hadir di beberapa acara sosialisasi, khususnya yang berhubungan dengan disabilitas.  

Berikut ini hal-hal yang menurutku dapat dilakukan BPIP dalam rangka mengawal warga disabilitas di Indonesia.

Pertama, jika belum dilakukan, membuat divisi atau tim khusus di internal BPIP yang merekrut disabilitas. Selain membantu kerja jajaran BPIP, kami dapat memberi inside berupa data, kondisi terkini, dan berbagai hal terkait program spesifik bagi warga disabilitas.

Baca juga : BI Kerek Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Kawasan Timur Indonesia

Kedua, menerjunkan langsung warga disabilitas dalam kegiatan BPIP. Yang umum, orang normal kerjakan. Alasannya, memperkecil perbedaan antara kami dan orang normal. Kami dapat bekerja secara inklusif, yang berdampak pada inklusivitas dalam berbagai kegiatan BPIP. 

Selanjutnya, terkait poin kedua, BPIP dapat menurunkan narasumber disabilitas dalam berbagai kegiatan. Mengingat Warga Negara Indonesia banyak terdiri dari remaja dan anak-anak, maka sosialisasi dapat dilakukan di berbagai sekolah, rumah ibadah, atau lembaga pendidikan. Ini untuk memupuk rasa persatuan generasi muda, bahwa ada teman mereka yang disabilitas, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

Masih ada hubungannya dengan kepemudaan, hendaknya sosialisasi Pancasila tak hanya dengan cara konvensional saja, tapi juga mengadopsi format modern nan aplikatif bagi anak zaman now. 

Maka, adopsi teknologi dapat memperkuat proses sosialisasi yang dilakukan BPIP bareng narasumber disabilitas. Jadi, orang-orang seperti kami tak lagi dipandang sebelah mata dan dengan perasaan iba.

Aku yakin, BPIP telah bekerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi terkait disabilitas. Namun, dapat lebih efektif dan efisien bila dilakukan langsung oleh disabilitas. Sebab, mereka lebih paham medan. 

Baca juga : Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Warga Ikut Aksi Bersih Di Pantai Labuan

Berbagai program BPIP, aku rasa sudah layak diacungi jempol. Penyandang disabilitas, terutama yang sudah jadi Ikon itu mungkin ter-blow up. Namun banyak pula yang belum. Dengan BPIP banyak terjun ke daerah untuk sosialisasi dan pembinaan, dapat juga data aktualnya. 

Kami juga bisa kok gencar sosialisasikan Pancasila. Tapi butuh backup resmi dari BPIP, tiap ke sekolah atau korporat. Jalannya lebih mantap. 

Kemudian, BPIP untuk membantu advokasi. Misalnya, ikut menegakkan Undang Undang Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, dan menetapkan aturan sekolah inklusi. Advokasi lebih besar power-nya kalau BPIP ini bisa membantu. Apalagi jangkauan BPIP dari Sabang sampai Merauke. Dunia? Siapa takut.

Catatan Gamer, Trainer, Author Tunanetra, Ramaditya Adikara

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.