Rp 100 Triliun Subsidi Energi Dinikmati Yang Tak Berhak, Bahlil Bentuk Satgas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus.

Satgas tersebut dibentuk atas mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki alokasi subsidi yang dinilai belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat miskin dan rentan.

"Menyangkut subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11). 

Saat ini, anggaran subsidi untuk 2024 mencapai Rp 435 triliun, di antaranya Rp 83 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG.

Baca juga : Pakar: BBM Bersubsidi Dibatasi Tak Efektif, Biayanya Mahal Dibanding Manfaatnya

Data dari PT Pertamina, PT PLN, dan BPH Migas menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi justru dimanfaatkan oleh kalangan yang bukan penerima yang seharusnya. 

Pemerintah menilai ketidaktepatan ini telah menimbulkan kebocoran anggaran hingga sekitar Rp 100 triliun. Dana sebesar itu, harusnya, kata Bahlil digunakan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Dari berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," tegas Bahlil.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi distribusi yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah mengubah sistem penyaluran subsidi menjadi bantuan tunai langsung (BLT) yang langsung diterima masyarakat miskin. Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini. Ada juga opsi "blending," yakni menggabungkan kedua skema tersebut.

Baca juga : Ganti Nama Boleh, Asal Programnya Jalan

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," jelas Bahlil.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kajian ini dalam dua minggu sesuai instruksi Presiden. "Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tambahnya.

Subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah selama ini mencakup BBM, LPG, dan listrik. Meskipun bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin, ketidaktepatan dalam penyaluran menyebabkan dana subsidi yang besar, sekitar Rp 100 triliun, dinikmati oleh mereka yang seharusnya tidak termasuk penerima. 

Bahlil menegaskan pentingnya reformasi subsidi agar dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi yang berhak.

Baca juga : Rezeki Ditutup Orang Berkuasa

"Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," tutup Bahlil.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.