Ketua KPK : Kasus Korupsi e-KTP Paling Menyita Perhatian Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan laporan akhir tahun. Dia menyatakan, pengusutan kasus yang paling banyak mendapat porsi adalah dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik alias e-KTP. 

"Dalam empat tahun terakhir, ternyata isu yang paling mendapat perhatian adalah kasus e-KTP," ujar Agus dalam konferensi pers Kinerja KPK 2016-2019 "Kerja Belum Selesai" di Gedung Penunjang KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/12) 

Baca juga : Eksepsi Ditolak, Wawan Siap Lakukan Pembuktian Terbalik

Dia tidak merinci penyebab kasus itu paling banyak mendapat perhatian. Namun secara berkala, KPK memang menyedot perhatian publik melalui pemberitaan di media. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan media yang selalu menjadi rekan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas," tutur mantan kepala LKPP itu. 

Selanjutnya isu-isu lain yang paling mendapat perhatian, yakni rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK, kasus penyerangan Novel Baswedan, revisi UU KPK, kasus suap proyek Meikarta. Kemudian, suap proyek PLTU Riau-1 dan kasus korupsi RAPBD Jambi.

Baca juga : Dalam Kasus Suap Pilog, KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim

Agus juga membeberkan ada perubahan tren minat masyarakat terkait KPK. Yakni terkait revisi UU KPK, seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023, pergantian pimpinan, polemik Dewan Pengawas KPK, dan Perppu KPK. Hal itu menarik perhatian publik pada September-November 2019.

Terlepas dari itu, Agus menyatakan komitmen pimpinan atas pemberantasan korupsi. Meski kepemimpinan berakhir beberapa hari lagi, namun kerja pemberantasan korupsi akan tetap berjalan. 

Baca juga : Korek Kasus Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulut, KPK Garap 3 Saksi

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Perjuangan melawan korupsi juga tidak akan terhenti karena pergantian jabatan. "Kami yang sudah purna menjadi pimpinan KPK, akan tetap berjuang melawan korupsi meskipun tidak berada di KPK. Jadi, ini belum usai," tegas Agus. Ia juga menyatakan, konferensi pers ini dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik.

"KPK dapat bekerja karena dipercaya dan diharapkan masyarakat, sekaligus menggunakan anggaran dari APBN yang tentu juga berasal dari rakyat Indonesia. Karena itu, kami perlu menyampaikan secara terus menerus pertanggungjawaban kinerja KPK pada publik," tandas Agus. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.