Pembangunan Kesehatan di 2025, PB PGI Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

RM.id  Rakyat Merdeka - Sektor kesehatan berkontribusi sebagai salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Pengurus Besar Persatuan Gastroenterologi Indonesia (PB PGI) mendorong Pemerintah bekerja sama dengan semua pihak dalam pembangunan kesehatan.

“Peran organisasi profesi termasuk institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan juga lembaga pemerintah lainnya memegang peranan penting dalam pembangunan kesehatan,” ujar Ketua PB PGI 2023-2026, Prof Dr.dr. Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, MMB, FACP, FACG, Selasa (7/1/2025).

Dia menyatakan, PB PGI berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, khususnya di bidang saluran cerna.

Baik dalam hal Continuing Medical Education, peningkatan capacity building para dokter umum, spesialis dan subspesialis di bidang gastroenterologi, melakukan riset multisenter, termasuk uji klinik, hingga terus menerus mengedukasi masyarakat secara langsung melalui seminar dan webinar, serta melalui media sosial.

PB PGI juga terus melakukan pembaruan-pembaruan konsensus dalam bidang gastroenterologi berdasarkan evidence based yang menjadi panduan bagi para tenaga medis di seluruh Indonesia.

PB PGI juga rutin mengirimkan pakar ke BPOM dalam memberikan pandangan ahli untuk obat baru yang akan beredar di Indonesia.

Selain itu, PB PGI juga aktif mengirimkan topik-topik untuk Health Technology Assesment (Penilaian Teknologi Kedokteran).

Baca juga : Menlu Sugiono Harap Kolaborasi ICWA Kembangkan Diplomasi RI

PB PGI juga turut serta menjadi tim ahli dalam penyusunan formularium obat nasional.

Transformasi Kesehatan yang terdiri dari 6 pilar utama, mencakup layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan dan teknologi terus diupayakan dengan berbagai terobosan.

Beberapa aturan dibuat untuk mendukung hal tersebut, tetapi problem utama adalah tatanan implementasi khususnya dalam hal pemerataan dan evaluasi berkelanjutan.

“Hal ini menunjukkan bahwa program turunan dari 6 pilar transformasi kesehatan masih menghadapi berbagai kendala,” tuturnya.

Kendala utama adalah upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk para pelaku Kesehatan.

Menurutnya, jika konsep sistem kesehatan akademik yang telah dimulai sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijalankan dengan konsisten dan didukung penuh, bisa mengurai berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia.

Sebab, konsep Sistem Kesehatan Akademik (AHS) menyatukan peran Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit vertikalnya, institusi pendidikan dengan sumber dayanya, baik sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, riset dan fasilitas kesehatan yang juga dimiliki oleh institusi pendidikan dan juga melibatkan pemerintah daerah yang mempunyai masyarakat termasuk calon SDM Kesehatan.

Baca juga : Kongres AS Sahkan Kemenangan Trump, Bawa Ingatan Ke Tragedi 4 Tahun Lalu

Target AHS bukan saja untuk menciptakan sumber daya Kesehatan yang handal, tetapi juga pelayanan Kesehatan yang mumpuni dan berorientasi pada penurunan berbagai target pembangunan Kesehatan.

Melalui konsep AHS ini, pembiayaan kesehatan menjadi lebih efisien, distribusi tenaga kesehatan menjadi lebih baik, penelitian kesehatan inovatif lebih meningkat yang akhirnya terjadi efisiensi pembiayaan kesehatan serta upaya-upaya pencegahan penyakit yang lebih optimal.

Melalui AHS ini, juga terjadi resources sharing atas semua stakeholder yang ada.

“Riset kesehatan inovatif harus didukung terutama yang dilakukan oleh institusi pendidikan agar bisa menghasilkan produk yang murah untuk dapat digunakan masyarakat kita,” ungkapnya.

Secara nasional harus segera ditingkatkan upaya-upaya kemandirian untuk pembuatan obat, vaksin dan alat kesehatan yang memang dapat diproduksi dalam negeri.

Beberapa perusahaan farmasi dalam negeri bahkan produknya sudah diterima di negara tetangga.

Di satu sisi, pembiayaan BPJS tidak terbatas juga harus dibatasi. Rekomendasi dari penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment (HTA) harus dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk menekan pembiayaan kesehatan.

Baca juga : Penanganan Masalah Ketenagakerjaan Satset, Andi Gani: Kapolri Trouble Shooter

Selain itu, harus ada regulasi yang kuat agar mengurangi produk impor alat kesehatan dan pemerintah mendorong penggunaan produk-produk inovasi lokal yang sebenarnya tidak kalah dengan produk luar negeri.

"Kita harus melihat negara Asia lain maju pesat dalam produksi alat Kesehatan berteknologi tinggi, seperti produksi India, China, Turki mengikuti kemajuan produksi teknologi tinggi dari Korea dan Jepang," bebernya. 

Sayangnya, kata dia, sampai sampai saat asesoris untuk tindakan endoskopi saluran cerna masih diimpor.

Para praktisi klinis tentu akan senang hati untuk menggunakan produk dalam negeri yang berkualitas ketika alat kesehatan tersebut memang ada di pasaran Indonesia.

“Pada akhirnya harapan untuk Indonesia yang lebih sehat selalu ada dan rasanya profesi kedokteran serta institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan harus diajak berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini dalam hal pembangunan kesehatan,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.