Realokasi Anggaran Kudu Tepat Dan Diawasi Ketat

 Sebelumnya 
Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia, efisiensi anggaran dilakukan Pemerintah, dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian.

Jangan sampai, gara-gara MBG, sektor lain yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dikorbankan.

“Mengingat MBG merupakan ‘the elephant in the room’, pengelolaannya harus dipastikan efisien, tepat sasaran, bebas korupsi, melibatkan UMKM dan produsen lokal. Jika tidak, realokasi anggaran berpotensi mengerem laju pertumbuhan ekonomi,” cetusnya.

Baca juga : Sektor ESDM Masih Jadi Daya Tarik Bagi Investor

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengimbau semua pemimpin Kementerian/lembaga (K/L) menghemat 16 pos belanja. Di antaranya, pos belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, serta kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya sebanyak 45 persen.

“Bila sampai dengan 14 Februari 2025 K/L belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2d, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA,” tegas Sri Mulyani dalam suratnya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo juga ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Mereka mendukung kebijakan tersebut, karena banyak kegatan K/L yang tidak efisien dan membuat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca juga : Duh, 5.000 Rumah Tangga Di DKI Nggak Punya Toilet

“Gue berharap, anggaran di instansi yang paling banyak oknumnya mendapat pengurangan paling besar. Soalnya, selama ini mereka menyalahgunakan duit rakyat, bukan mengayomi rakyat,” cuit akun @Patient58958550.

“Idealnya, DPR dan Polri mendapat pemangkasan paling besar. Kalau pekerjaan umum, jangan besar-besar lah dipotongnya. Soalnya, masih banyak jalan rusak dan bolong. Kalau dipangkas, siapa yang mau benerin?” sahut akun @Khuluq3339991.

Akun @7834784389 mengungkapkan keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran.

Baca juga : Liga Primer Inggris, Meriam London Bombardir City

“Beberapa hari terakhir, temen ASN gue, ngedumel terus gara-gara bakal jarang atau bahkan tidak ada perjalan dinas di kementeriannya. Sementara, dia baru ngambil rumah di daerah Tangsel, yang cicilan KPR-nya masih belasan tahun lagi. Kata dia, ongkos perdin itu lumayan untuk bayar cicilan,” tuturnya.

“Terus apa kabarnya, EO-EO yang selama ini bergantung sama acara kementerian di luar daerah. Apakah mereka nggak terdampak? Ini kan bukan sekadar masalah mereka suka main mata sama oknum-oknum di lingkungan kementerian. Hehehe,” timpal akun @yesahB3nson. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.