Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Andalkan APBN

Bangun Kantor Presiden Baru, Luhut Ogah Dibayarin Asing

Jumat, 17 Januari 2020 13:26 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan (tengah)/Facebook
Luhut Binsar Pandjaitan (tengah)/Facebook

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia enggan menggunakan dana asing untuk pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintahan di ibu kota baru, meski ada tawaran pendanaan dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son.

“Kita tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang. Kita mau dibayar pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

Luhut mengatakan, awalnya, Masayoshi Son menanyakan kebutuhan dana untuk pembangunan ibu kota dan menyatakan bersedia memberikan seluruh pendanaan yang dibutuhkan.

Baca juga : Aji Santoso Bantah Harga Pemain Baru Persebaya Miliaran Rupiah

Namun, Luhut mengatakan Indonesia tidak menginginkan hal tersebut, karena pembangunan kedua klaster itu merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional.

“Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu 40 miliar dolar AS. Dia bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kita tidak mau. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kita minta-minta. Untuk kantor presiden tidak ada urusan orang luar, itu APBN," tegas Luhut.

Namun, Luhut menyampaikan bahwa Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibu kota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden dan pemerintahan, di antaranya klaster perguruan internasional, atau rumah sakit dengan standar internasional.

Baca juga : Datang ke Kantor Barunya, Ahok Masih Belajar Sama Tanri Abeng

“Saya bilang untuk klaster-klaster yang lain bisa kita omongin, tapi bukan kalian yang atur. Kita yang memutuskan. Rencananya Presiden Jokowi akan memberikan keputusannya Februari. Negosiasi kan butuh waktu," ungkap purnawirawan TNI itu.

Dalam memutuskan hal itu, lanjut Luhut, semua kemungkinan bisa saja terjadi, namun intinya adalah Indonesia dalam posisi yang tidak ingin didikte, namun saling menguntungkan.

“Kita yang memutuskan, ada saja kemungkinan ini itu. Tapi, yang saya ingin sadar adalah jangan kita didikte orang luar, semua negosiasi, saling menguntungkan," tegas Luhut. [WHY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.