Kemenkop Gandeng Kemenekraf Dan LKPP Genjot Koperasi Desa Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih. 

Nota kesepahaman (MoU) ini ditandatangani di Jakarta, Kamis (10/7/2025), dengan fokus pada penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.  

“Kerja sama Kemenkop bersama Kemenekraf dan LKPP diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan kualitas potensi usaha di Kopdes/kel Merah Putih,” tegas Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya.  

Menkop Budi menjelaskan, sinergi dengan LKPP akan membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis juga akan diberikan untuk mendukung koperasi yang terlibat,” ujarnya.  

Baca juga : Kemenekraf-Kemenkop Kerja Sama Perkuat Koperasi Dan Ekonomi Kreatif

Akses pembiayaan juga diperluas melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan bank Himbara. Program ini sejalan dengan Inpres No. 9/2025 dan Kepres No. 9/2020, dengan target 80 ribu Kopdes/kel Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal.  

“Termasuk, perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang tergabung dalam koperasi juga menjadi fokus utama,” terang Menkop.

Meski ambisius, implementasi perlu mengatasi kesenjangan kapasitas koperasi. Menkop Budi mengaku bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengadaan masih difinalisasi.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan dukungan penuh terhadap program pengembangan Kopdes/kel Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga : Kemenkop Gandeng DPR Awasi Operasional Kopdes Merah Putih

“LKPP siap membantu dengan menyediakan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pemahaman tentang katalog elektronik dan supervisi proses pengadaan,” katanya. 

Dia menegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, minimal 95 persen pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri, dan minimal 40 persen dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.

“Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui pendirian 80 ribu lebih Kopdes/kel Merah Putih, sehingga memberikan peluang besar bagi koperasi untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hendrar menuturkan, produk koperasi juga akan masuk dalam katalog pengadaan Pemerintah. Namun, untuk pengadaan Business to Business (B2B) metode pengadaan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kopdes/kel Merah Putih setempat.

Baca juga : Wamenkop: Satgas Matangkan Pembentukan Kopdes Merah Putih

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyambut positif kolaborasi ini tersebut, sebagai langkah strategis dalam mendukung kesuksesan koperasi desa merah putih.

“Kami akan mendorong desa-desa kreatif agar produk-produk mereka dapat masuk ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.  

Selain itu, peningkatan kualitas produk kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi fokus utama. “Program ini juga membuka lapangan kerja bagi generasi muda melalui pelatihan menjadi afiliator yang memasarkan produk kreatif lintas desa, kabupaten, bahkan provinsi, serta potensi ekspor ke pasar global,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.