Gerindra Janji Komunikasi Dengan Pemerintah Dan DPR

 Sebelumnya 
Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo menambahkan, pihaknya akan mendukung langkah-langkah komu­nikasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR. Dia juga mengapresia­si berbagai program Pemerintah Pusat yang telah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Namun begitu, Marrel tetap menekankan pentingnya keber­lanjutan program keistimewaan DIY. “Di Yogyakarta, masih banyak program keistimewaan yang memerlukan dukungan anggaran. Kami akan berkoor­dinasi agar Danais dapat dimak­simalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, pemotongan tersebut berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Namun, dia meyakini, kebijakan itu akan melatih kreativitas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam untuk mencari sumber lain, di tengah kebijakan pemotongan anggaran.

Baca juga : Hakim Perintahkan Uang Gratifikasi 20 M Dirampas

“Ke depan, Pemda DIY perlu cari anggaran dari swasta un­tuk menopang anggaran pembangunan daerah. Pilihan realistisnya, bisa dengan strategi galang dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN ataupun swasta yang jalankan bisnis di DIY,” ujarnya.

Eko menilai, pemotongan anggaran mirip pengurangan BBM kendaraan. Saat BBM di­kurangi, jarak tempuh kendaraan juga berkurang.

“Sebelum BBM dipangkas, kendaraan bisa sampai tujuan. Setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai, kehabisan bensin. Demikian juga pembangunan, tentu susah mencapai seluruh indikator pembangu­nan,” jelasnya.

Baca juga : Pacu Pertumbuhan Ekonomi, RI Belajar Dari Vietnam

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan, Danais merupakan bagian dari amanat UU Keistimewaan Yogyakarta. “Ya, gimana? Itu kan APBN semua dipotong, mau apa lagi? Itu sudah dimasukkan seba­gai bagian usulan Pemerintah di DPR,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

Dia mengaku menerima kepu­tusan pusat terkait pengurangan Danais, meski hal tersebut akan memberi dampak pada program yang sudah dirancang pada tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya akan melakukan penyesua­ian, sesuai kondisi yang terjadi.

Sultan memastikan, pihaknya tidak akan melakukan nego­siasi dengan Pemerintah Pusat. Namun, pihaknya tidak akan melarang bila DPR atau DPRD melakukan lobi atau keberatan terhadap keputusan tersebut.

Baca juga : Elnusa Optimistis Cetak Sejarah Di Masa Depan

“Kalau DPR atau DPRD melakukan lobi-lobi, silakan. Tapi, kalau saya menyampaikan nego­siasi agar Danais ditambah dan sebagainya, gitu, itu saya punya beban,” tandasnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.