Sikat 6 Smelter Di Babel, Prabowo Perang Lawan Serakahnomics Tambang

RM.id  Rakyat Merdeka - Kesuksesan Presiden Prabowo Subianto sikat 6 smelter di Bangka Belitung, panen pujian. Prabowo dianggap telah membuktikan perang lawan serakahnomis, khususnya di sektor tambang. Rakyat pun happy, tambang ilegal akhirnya bisa disikat. 

Senin (6/10/2025), Presiden datang langsung menyaksikan penyerahan penyitaan 6 smelter yang asetnya senilai Rp 7 triliun. Bertempat di PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Babel, Presiden menyaksikan Kejaksaan Agung menyerahkan Barang Rampasan Negara (BRN) ke PT Timah Tbk. Enam smelter yang disikat antara lain PT SIP, CV VIP, PT MCM, PT TI, PT SBS, dan PT RBT. 

Langkah tegas Presiden disambut positif warga Babel. Mereka menilai penertiban tambang ilegal penting demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga : Kali Ini, Trump Disanjung Dunia

Aditya Pratama, warga Pangkalpinang yang kini menjadi mitra resmi PT Timah sejak 2020, mengaku tenang bekerja setelah resmi bergabung dalam kemitraan. “Tambang resmi aman, dasar hukumnya jelas, dan memberi manfaat bagi keluarga serta lingkungan,” katanya, Kamis (9/10/2025). 

Aditya menceritakan, dulu banyak warga menambang secara ilegal karena tergiur hasil cepat. Namun, risiko hukumnya besar. “Kalau ilegal, dikejar-kejar aparat. Tidur pun tidak nyenyak. Sekarang kami bisa bantu masyarakat lewat CSR kecil-kecilan,” ujarnya. 

Ia mengenang awal tahun 2000-an, saat tambang rakyat mulai marak pasca otonomi daerah. Ekonomi warga memang naik, tapi muncul dampak sosial, yakni anak-anak SD dan SMP ikut ngereman. “Upahnya timah sekilo waktu itu seratus ribu. Banyak yang akhirnya malas sekolah,” kenangnya. 

Baca juga : Pemerintah Terus Benahi Program Makan Gizi Gratis

Kini, kesadaran mulai tumbuh. “Masyarakat sadar, tambang ilegal bukan solusi jangka panjang. Selain rawan hukum, tidak ada jaminan keselamatan,” katanya. 

Sebagai mitra PT Timah, Aditya bekerja sesuai SOP perusahaan, termasuk soal keselamatan kerja dan lingkungan. “Kalau di laut wajib pakai pelampung. Semua diatur jelas,” tuturnya. 

Meski harga jual timah ke PT Timah sedikit lebih rendah karena potongan pajak dan reklamasi, Aditya tak keberatan. “Beda dikit, tapi ini tanggung jawab ke negara. Kita tahu uangnya jelas ke mana,” tegasnya. 

Baca juga : KPU Berbenah, Lebih Terbuka Dan Kolaboratif

Ia berharap pemerintah memperjelas aturan koperasi dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Supaya masyarakat yang mau legal tidak bingung. Kalau bisa, satu harga, satu pintu lewat PT Timah,” sarannya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.