Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Bukan dari Pemerintah UEA, Beras 30 Ton dari Bulan Sabit Merah
Sabtu, 20 Desember 2025 08:38 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Bantuan beras sebanyak 30 ton untuk korban banjir Sumatera bukan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Bantuan tersebut berasal dari Bulan Sabit Merah (Red Crescent) UEA. Bantuan tersebut juga tidak dikembalikan.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meluruskan informasi simpang siur soal bantuan beras itu. Sebelumnya, beredar kabar Pemkot Medan menolak bantuan beras tersebut, dan akan kembalikan ke UEA.
"Duta Besar UEA menyampaikan kepada kami tadi malam, bantuan 30 ton beras itu bukan berasal dari pemerintah, tapi dari Red Crescent atau Bulan Sabit Merah, semacam PMI di Uni Emirat Arab. Jadi non-government organization (NGO)," terang Tito, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca juga : Buntut Kayu Gelondongan Di Banjir Sumatera, Satu Korporasi Jadi Tersangka
Tito memastikan, beras tersebut tidak dikembalikan. Beras tersebut dikelola Muhammadiyah Medical Center (MMC), untuk dibagikan ke warga terdampak bencana. "Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan," terangnya.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memastikan, bantuan puluhan beras dari Bulan Sabit Merah itu tetap diterima. Teknis penyalurannya akan segera diatur.
“Karena yang memberikan bantuan adalah NGO, maka yang menerima dan menyalurkan juga NGO, dalam hal ini Muhammadiyah,” jelas Bobby.
Baca juga : Yang Penting Penanganannya Skala Nasional
Bobby melanjutkan, jika bantuannya berasal dari institusi pemerintah, mekanismenya diserahkan ke pemerintah pusat. Karena bantuan ini berasal dari organisasi non-pemerintah, mekanisme penyalurannya berbeda dengan bantuan resmi antarnegara.
Menantu Presiden ke-7 RI Jokowi ini akan memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Yang terpenting bantuan ini bisa segera disalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Pemberian bantuan beras ini diketahui saat kunjungan Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, ke Kota Medan, Sabtu (13/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Shaima Al Hebsi menyerahkan bantuan secara simbolik ke ke Pemkot Medan, di Posko Bantuan Bencana, Gedung PKK, Kota Medan. Selain 30 ton beras, ada juga 300 paket bantuan berisi kebutuhan pokok, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah.
Baca juga : Warga Trauma Bencana, Ada Hujan, Saya Takut...
Setelah bantuan tersebut masuk ke posko, Pemkot Medan melakukan pengecekan terhadap regulasi dan mekanisme penerimaan bantuan asing di tengah situasi bencana nasional. Pemkot berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan. Tujuannya untuk memastikan proses penerimaan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil dari koordinasi menyimpulkan bantuan dari luar negeri dengan mekanisme tertentu harus melalui pemerintah pusat. Atas dasar itu, Kamis (18/12/2025), Pemkot Medan menyatakan bahwa tidak menerima bantuan tersebut.
Saat itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan, bantuan itu akan dikembalikan ke pihak pemberi. "Kita putuskan untuk dikembalikan. Untuk Kota Medan, kita tidak menerima,” ucap Rico, dalam pernyataannya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya