IPI Apresiasi Insentif Fiskal Mendagri, Ingatkan Kualitas Belanja Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Analis Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah melalui skema insentif fiskal sebagai strategi yang tepat dan relevan.

“Strategi Mendagri ini bagus untuk mendorong pemda mengelola APBD secara optimal, terlebih di tengah kondisi efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin ketat,” kata Karyono saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, pemberian reward dan insentif fiskal berpotensi menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar pemda. Namun demikian, ia mengingatkan agar penilaian kinerja daerah tidak semata-mata didasarkan pada tingkat serapan anggaran.

“Bukan tidak mungkin belanja dilakukan hanya untuk memenuhi aspek administratif. Padahal yang paling penting adalah belanja yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : Asuransi Simas Insurtech Bayarkan Klaim Banjir Medan Rp 1,3 M

Pandangan serupa disampaikan dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh. Ia menilai kebijakan insentif fiskal tersebut merupakan langkah rasional dalam merespons potensi perlambatan ekonomi, namun perlu diimbangi dengan penekanan pada kualitas belanja daerah.

“Dalam literatur kebijakan publik, kinerja fiskal tidak pernah direduksi hanya pada tingkat penyerapan anggaran. Ukuran utama kinerja adalah outcome dan impact, bukan sekadar input,” kata Ricky.

Ia menambahkan, tekanan untuk mengejar realisasi anggaran tinggi di akhir tahun kerap mendorong belanja yang dipaksakan, minim perencanaan matang, dan rentan inefisiensi.

“Akibatnya, APBD bisa terserap hingga 95 bahkan 100 persen, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya daya beli tetap menjadi persoalan yang berulang setiap tahun,” ujarnya.

Baca juga : Pengamat: Peran Mendagri Krusial Dalam Percepat Pemulihan Bencana Sumatera

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025 pada 31 Desember mendatang. Ia menegaskan, optimalisasi belanja pemerintah daerah (pemda) menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Mendagri Tito menyampaikan, pemerintah pusat telah menyiapkan insentif fiskal senilai Rp 1 triliun yang akan diberikan kepada pemda dengan kinerja terbaik. Penilaian tersebut salah satunya didasarkan pada kemampuan daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

“Mungkin nanti akan ada dua provinsi, dua kota, dan lima kabupaten terbaik yang akan kami beri reward pada Januari. Jadi sampai 31 Desember masih ada waktu bagi rekan-rekan kepala daerah untuk menggenjot pendapatan dan belanja,” ujar Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut Tito, idealnya realisasi pendapatan dan belanja daerah harus berjalan seimbang. Pendapatan yang rendah dengan belanja tinggi berpotensi menimbulkan defisit, sementara pendapatan tinggi dengan belanja rendah justru dapat menghambat perputaran ekonomi dan berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga : Prabowo Apresiasi Kinerja Jaksa Agung: Terima Kasih atas Leadership Anda

“Kami akan melihat data sampai 31 Desember untuk menentukan daerah yang paling bagus. Pada Januari nanti, seluruh kepala daerah akan dikumpulkan dan kemungkinan penghargaan akan diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Tito. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.